MALANG KOTA – Serapan akhir belanja daerah APBD Kota Malang 2022 sesuai harapan. Sampai akhir tahun, Pemkot Malang mampu menyerap anggaran sebesar 89 persen. Padahal sampai pertengahan Desember lalu, serapan anggaran belanja masih rendah di angka 67 persen.
Dari jumlah serapan anggaran itu, pemkot mencatat sektor belanja operasi seperti pegawai masih mendominasi. Bahkan besaran serapan mencapai 83,77 persen atau terserap Rp 1,88 triliun dari target Rp 2,07 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan mengatakan, update data serapan belanja dinilainya cukup lamban.
”Sejumlah program kerja masih berjalan. Terbukti menjelang detik-detik terakhir masih ada penghitungan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ucap dia saat dikonfirmasi kemarin (3/1).
Subkhan menambahkan capaian serapan anggaran belanja terbilang cukup tinggi jika dibanding 2021 dan 2020 lalu. Pada 2020 lalu, serapan anggaran belanja pemkot hanya di angka 74 persen. Sementara di tahun 2021 mengalami peningkatan di angka 84,5 persen.
Meski demikian, tetap saja pada tahun ini ada anggaran yang tak terserap dengan maksimal. Pemkot mencatat ada anggaran Rp 280 miliar yang tak terpakai. Namun Subkhan tak mau menyebut PD mana saja yang tak menyerap anggaran belanja secara maksimal.
”Kami evaluasi lagi nanti apalagi tahun ini juga sama tidak boleh ada keterlambatan pelaporan keuangan,” tegas mantan Camat Lowokwaru itu.
Disinggung terkait target serapan belanja pada APBD 2023, Subkhan menyatakan masih menunggu usulan rencana anggaran kas dari masing-masing PD. Sebab, belum semuanya masuk ke BKAD. ”Khusus pada awal tahun ini asumsi saya targetnya sebesar 2 persen,” tuturnya.
Untuk itu, Subkhan selalu mendorong seluruh PD agar melakukan kegiatan sesuai jadwal yang disusun. Sehingga pencairan bisa segera diajukan tanpa harus menunggu batas waktu akhir. Pihaknya juga selalu mengimbau tiap PD agar segera melakukan pelaporan. (mel/adn)
