MALANG KOTA – Ada uang Rp 91,66 miliar yang mengalir ke UMKM sepanjang 2022. Ya, itu merupakan jumlah belanja Pemkot Malang untuk menggunakan barang dan jasa dari pelaku UMKM. Jumlah itu terbilang besar jika dibanding 2021 yang hanya mencapai sekitar Rp 14 miliar.
Uang yang berputar di UMKM hampir Rp 100 miliar itu bisa saja bertambah. Mengingat serapan belanja itu tercatat dari Januari sampai November 2022. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLP) Eko Setyo Mahanani mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan UMKM dalam pembangunan. Seperti dengan memberikan pendampingan kepada calon penyedia barang atau jasa lokal.
”Kami memfasilitasi dan menyiapkan ekosistem agar UMKM Kota Malang makin terlibat dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah. Ini bukti keberpihakan terhadap UMKM di masa pemulihan ekonomi pascapandemi,” ujar Eko.
Hasil transaksi itu tersebut terbilang tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Timur melalui aplikasi Jatim Bejo. Berbagai produk UMKM Kota Malang sudah dimanfaatkan Pemkot Malang. Mulai dari makanan dan minuman, perlengkapan furniture, hingga pengembangan software.
Di samping itu, pemkot juga sudah menyediakan katalog lokal dengan 20 etalase yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk memasarkan produknya. Pemanfaatan aplikasi toko daring diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
”Saat ini sekitar 1.700 produk UMKM Kota Malang yang sudah berhasil didaftarkan di katalog lokal dan bisa dipilih instansi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya,” ungkapnya.
Di tempat lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz mencatat di Kota Malang ada banyak usaha warga. Meliputi 6000 UMKM dan 5000 IKM. Jika produk-produk yang terdaftar di katalog baru 1.700, tentu harus ada peningkatan.
Untuk itu, Makhfudz meminta agar perangkat daerah (PD) terkait melakukan penguatan terhadap usaha warga. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Yang perlu dilakukan antara lain penguatan serta pembinaan terhadap kualitas produk. ”Saya mengapresiasi hasil transaksi pemkot, tapi pembinaan terhadap UMKM harus dimaksimalkan,” tegas legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Di samping pembinaan dan penguatan produk, pemkot juga perlu memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Selain itu juga bantuan dalam tindakan IT untuk mendaftar di katalog elektronik. (mel/adn)
