22.7 C
Malang
Sabtu, Desember 9, 2023

Dana untuk Penanganan Covid-19 Tetap Disiagakan

MALANG KOTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut pemerintah pusat beberapa waktu. Namun, dicabutnya status PPKM, tak serta-merta membuat Pemkot Malang lepas tangan. Mereka masih pasang kuda-kuda dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan tetap menyediakan pos anggaran penanganan Covid-19 pada tahun ini.

Jumlah anggaran yang disiapkan memang terbilang turun jika dibanding tahun lalu. Kini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. ”Tetap ada (anggaran penanganan Covid-19), hanya saja mengalami penurunan Rp 200 juta saja,” kata Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif saat dikonfirmasi kemarin (3/1).

Artinya, pada tahun lalu dinkes menyediakan anggaran penanganan Covid-19 di angka Rp 1,5 miliar. Tentu ada sejumlah alasan anggaran mengalami penurunan. Salah satunya yakni kasus harian Covid-19 yang mulai menurun. Mengingat beberapa hari terakhir, penambahan warga terpapar Covid-19 rata-rata hanya 1-5 orang saja per hari.

Baca Juga:  Malang PPKM Level 2, Kini Bocil Boleh Masuk Mal

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) serta obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Dinkes sengaja menyiapkan anggaran tersebut supaya tetap ada cadangan anggaran. Di sisi lain status pandemi belum berubah menjadi endemi. ”Kami akan terus mengalokasikan anggaran sampai ada pencabutan kondisi darurat Covid-19,” imbuhnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk memakai masker, terutama di ruangan tertutup. Vaksinasi booster yang saat ini masih di angka 61 persen juga semakin dikebut dalam sebulan ke depan. Sebab, target herd immunity minimal yakni 70 persen. Sehingga masih kurang 9 persen atau setara dengan 400 ribu orang. Diharapkan pada Februari mendatang target tersebut bisa terpenuhi.

Baca Juga:  Jalan Satu Arah Kajoetangan Dijajal Sehari, Ini Kata Warga

Keputusan tersebut ditanggapi positif Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi. Dia menyebut dinkes wajib untuk tetap siaga dalam penanganan Covid-19. ”Dinkes menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kondisi yang ada. Karena kasus Covid-19 memang tidak setinggi tahun lalu, anggarannya juga dikurangi,” ungkap dia.

Legislator partai Golkar itu juga menambahkan dinkes juga sudah mempertimbangkan vaksinasi masyarakat. Vaksin disediakan untuk semua dosis, mulai dari dosis pertama hingga booster. ”Dinkes memberikan ruang bagi warga, baik yang ber-KTP Malang atau di luar Malang untuk menerima vaksinasi yang dilaksanakan di Kantor Dinkes,” tutup dia. (kr4/adn)

MALANG KOTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut pemerintah pusat beberapa waktu. Namun, dicabutnya status PPKM, tak serta-merta membuat Pemkot Malang lepas tangan. Mereka masih pasang kuda-kuda dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan tetap menyediakan pos anggaran penanganan Covid-19 pada tahun ini.

Jumlah anggaran yang disiapkan memang terbilang turun jika dibanding tahun lalu. Kini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. ”Tetap ada (anggaran penanganan Covid-19), hanya saja mengalami penurunan Rp 200 juta saja,” kata Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif saat dikonfirmasi kemarin (3/1).

Artinya, pada tahun lalu dinkes menyediakan anggaran penanganan Covid-19 di angka Rp 1,5 miliar. Tentu ada sejumlah alasan anggaran mengalami penurunan. Salah satunya yakni kasus harian Covid-19 yang mulai menurun. Mengingat beberapa hari terakhir, penambahan warga terpapar Covid-19 rata-rata hanya 1-5 orang saja per hari.

Baca Juga:  Demi PPKM Mikro, Pemkot Malang Cairkan Dana Stimulir RT

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) serta obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Dinkes sengaja menyiapkan anggaran tersebut supaya tetap ada cadangan anggaran. Di sisi lain status pandemi belum berubah menjadi endemi. ”Kami akan terus mengalokasikan anggaran sampai ada pencabutan kondisi darurat Covid-19,” imbuhnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk memakai masker, terutama di ruangan tertutup. Vaksinasi booster yang saat ini masih di angka 61 persen juga semakin dikebut dalam sebulan ke depan. Sebab, target herd immunity minimal yakni 70 persen. Sehingga masih kurang 9 persen atau setara dengan 400 ribu orang. Diharapkan pada Februari mendatang target tersebut bisa terpenuhi.

Baca Juga:  Penyaluran Bansos PPKM Kota Malang Capai 90 Persen

Keputusan tersebut ditanggapi positif Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi. Dia menyebut dinkes wajib untuk tetap siaga dalam penanganan Covid-19. ”Dinkes menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kondisi yang ada. Karena kasus Covid-19 memang tidak setinggi tahun lalu, anggarannya juga dikurangi,” ungkap dia.

Legislator partai Golkar itu juga menambahkan dinkes juga sudah mempertimbangkan vaksinasi masyarakat. Vaksin disediakan untuk semua dosis, mulai dari dosis pertama hingga booster. ”Dinkes memberikan ruang bagi warga, baik yang ber-KTP Malang atau di luar Malang untuk menerima vaksinasi yang dilaksanakan di Kantor Dinkes,” tutup dia. (kr4/adn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/