22.9 C
Malang
Jumat, Februari 9, 2024

Belum Usai Ditahan, Eddy Rumpoko Kembali Dituntut 8,5 Tahun Karena Kasus Ini

SURABAYA – Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sedang menjalani hukuman 5,5 tahun penjara (putusan kasasi MA) atas kasus suap sejak 2018 lalu. Hukuman itu terancam bertambah panjang lantaran dia juga terjerat kasus gratifikasi

Bahkan kemarin (14/5), jaksa KPK mengajukan tuntutan 8,5 tahun penjara kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Eddy dianggap terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar dari banyak pengusaha selama dua periode menjabat sebagai wali kota Batu. ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ujar Jaksa Andri Lesmana saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin.

Baca Juga:  Soal Penutupan Jembatan Tunggulmas, DPUPRPKP Bantah Ada Masalah Andalalin

Jaksa menganggap bahwa Eddy bersalah melanggar Pasal 12B juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dituntut pidana 8,5 tahun penjara, jaksa KPK juga menuntut Eddy membayar denda Rp 500 juta. Jika tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana 4 bulan penjara. Tak hanya itu, Eddy diharuskan membayar uang pengganti Rp 45,9 miliar. Jika tidak bisa membayar uang tersebut dalam jangka waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Eddy senilai uang pengganti tersebut akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak cukup, maka diganti dengan pidana tiga tahun penjara.

Pertimbangan yang memberatkan jaksa dalam menuntut terdakwa Eddy antara lain karena perbuatannya sebagai wali kota Batu tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik kepada masyarakat. Eddy juga berbelit-beli dan tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. ”Terdakwa telah menerima gratifikasi dan belum mengembalikannya,” katanya.

Baca Juga:  Sudah 2.600 Ternak Terjangkit PMK

Sementara itu, pengacara Eddy, Ferdy Rizky Adilya, menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi kliennya. Dia berjanji mempelajari surat tuntutan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pleidoi atau nota pembelaan. Namun Ferdy keberatan jika kliennya tidak mengakui perbuatannya. Menurutnya, fakta persidangan menunjukkan bahwa uang yang diterima Eddy bukan gratifikasi, melainkan utang piutang. ”Terdakwa punya hak ingkar. Saya kira di persidangan banyak keterangan, baik dari terdakwa dan saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa itu pinjam-meminjam,” ungkap Ferdy. (gas/biy/fat)

SURABAYA – Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sedang menjalani hukuman 5,5 tahun penjara (putusan kasasi MA) atas kasus suap sejak 2018 lalu. Hukuman itu terancam bertambah panjang lantaran dia juga terjerat kasus gratifikasi

Bahkan kemarin (14/5), jaksa KPK mengajukan tuntutan 8,5 tahun penjara kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Eddy dianggap terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar dari banyak pengusaha selama dua periode menjabat sebagai wali kota Batu. ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ujar Jaksa Andri Lesmana saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin.

Baca Juga:  Pengelolaan Pasar Induk Among Tani Masih Gelap

Jaksa menganggap bahwa Eddy bersalah melanggar Pasal 12B juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dituntut pidana 8,5 tahun penjara, jaksa KPK juga menuntut Eddy membayar denda Rp 500 juta. Jika tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana 4 bulan penjara. Tak hanya itu, Eddy diharuskan membayar uang pengganti Rp 45,9 miliar. Jika tidak bisa membayar uang tersebut dalam jangka waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Eddy senilai uang pengganti tersebut akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak cukup, maka diganti dengan pidana tiga tahun penjara.

Pertimbangan yang memberatkan jaksa dalam menuntut terdakwa Eddy antara lain karena perbuatannya sebagai wali kota Batu tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik kepada masyarakat. Eddy juga berbelit-beli dan tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. ”Terdakwa telah menerima gratifikasi dan belum mengembalikannya,” katanya.

Baca Juga:  Masyarakat Diminta Hati-Hati Salurkan Zakat ke Lembaga Penyalur

Sementara itu, pengacara Eddy, Ferdy Rizky Adilya, menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi kliennya. Dia berjanji mempelajari surat tuntutan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pleidoi atau nota pembelaan. Namun Ferdy keberatan jika kliennya tidak mengakui perbuatannya. Menurutnya, fakta persidangan menunjukkan bahwa uang yang diterima Eddy bukan gratifikasi, melainkan utang piutang. ”Terdakwa punya hak ingkar. Saya kira di persidangan banyak keterangan, baik dari terdakwa dan saksi-saksi lain yang mengatakan bahwa itu pinjam-meminjam,” ungkap Ferdy. (gas/biy/fat)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/