23.7 C
Malang
Senin, Februari 19, 2024

Serapan DD Capai 99,86 Persen

Keuangan Beres, Cegah Kades Terjerat Kasus Hukum

KEPANJEN– Serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Malang hampir 100 persen. Dari total DD yang disalurkan pemerintah pusat sebesar Rp 409,74 miliar, dana yang sudah ditransfer dan terserap mencapai Rp 409,16 miliar. Itu artinya DD yang belum terserap sekitar Rp 580 juta saja. ”Untuk penyerapan tahap terakhir sudah hampir 100 persen. Ditambah dengan penyerapan tahap I dan II, total penyerapan sudah 99,86 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang Eko Margianto.

Dia menyebut, penyerapan DD didukung keseriusan dan kedisiplinan pemerintah desa dalam melaksanakan program. Menurut Eko, penyerapan DD sudah sesuai dengan target. Untuk skema pencairan adalah 40-40-20. Pada tahap I dan II, pemerintah pusat menyalurkan masing-masing 40 persen. Tahap III, desa-desa terima 20 persen DD. Dana yang dicairkan turun langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada rekening kas desa.

Baca Juga:  Pamit Cari Buah Kelapa, Lansia Tewas Mengambang

Proses pencairan DD dari pemerintah pusat berjalan dengan lancar. Menurut Eko, kedisiplinan desa menyerap DD menjadi alasan hampir penuhnya penyerapan. Selain itu, pelaporan yang baik juga turut mendukung performa DD Kabupaten Malang ini. ”Jika berhasil mencapai 100 persen, maka Kabupaten Malang berpotensi terima DD tambahan,” terangnya. Menurut Eko, DD tahun ini sebesar Rp 409,74 miliar tak lepas dari performa penyerapan tahun 2021.

Tahun lalu, DD sekitar Rp 388 miliar terserap 100 persen. Dalam proses penyerapan tahun ini, Eko tetap meminta kades untuk mematuhi aturan. Terutama, penggunaan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan tanpa pelanggaran. Ini untuk mencegah kades dan perangkatnya terjerat kasus korupsi lagi. Tahun 2022 ini, sudah ada Kades Kalipare yang terjungkal DD.

Baca Juga:  30 Polisi Tangkap Dai Kontroversial

Sementara itu, dari pantauan, Pemkab Malang kembali menggelar pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di Gondanglegi, Pemkab Malang mengundang kades dari kawasan Gondanglegi, Pagelaran dan Bantur. Selain Kades, Pemkab Malang mendatangkan Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian. Ini untuk memperkuat pemahaman soal pengelolaan keuangan desa dan mencegah penyelewengan. (fin/nay)

Keuangan Beres, Cegah Kades Terjerat Kasus Hukum

KEPANJEN– Serapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Malang hampir 100 persen. Dari total DD yang disalurkan pemerintah pusat sebesar Rp 409,74 miliar, dana yang sudah ditransfer dan terserap mencapai Rp 409,16 miliar. Itu artinya DD yang belum terserap sekitar Rp 580 juta saja. ”Untuk penyerapan tahap terakhir sudah hampir 100 persen. Ditambah dengan penyerapan tahap I dan II, total penyerapan sudah 99,86 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang Eko Margianto.

Dia menyebut, penyerapan DD didukung keseriusan dan kedisiplinan pemerintah desa dalam melaksanakan program. Menurut Eko, penyerapan DD sudah sesuai dengan target. Untuk skema pencairan adalah 40-40-20. Pada tahap I dan II, pemerintah pusat menyalurkan masing-masing 40 persen. Tahap III, desa-desa terima 20 persen DD. Dana yang dicairkan turun langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada rekening kas desa.

Baca Juga:  Tracing dan Testing Covid-19, Pemkab Malang Siapkan Anggaran Rp 3.75M

Proses pencairan DD dari pemerintah pusat berjalan dengan lancar. Menurut Eko, kedisiplinan desa menyerap DD menjadi alasan hampir penuhnya penyerapan. Selain itu, pelaporan yang baik juga turut mendukung performa DD Kabupaten Malang ini. ”Jika berhasil mencapai 100 persen, maka Kabupaten Malang berpotensi terima DD tambahan,” terangnya. Menurut Eko, DD tahun ini sebesar Rp 409,74 miliar tak lepas dari performa penyerapan tahun 2021.

Tahun lalu, DD sekitar Rp 388 miliar terserap 100 persen. Dalam proses penyerapan tahun ini, Eko tetap meminta kades untuk mematuhi aturan. Terutama, penggunaan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan tanpa pelanggaran. Ini untuk mencegah kades dan perangkatnya terjerat kasus korupsi lagi. Tahun 2022 ini, sudah ada Kades Kalipare yang terjungkal DD.

Baca Juga:  Permintaan Evakuasi Kecelakaan Meningkat

Sementara itu, dari pantauan, Pemkab Malang kembali menggelar pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di Gondanglegi, Pemkab Malang mengundang kades dari kawasan Gondanglegi, Pagelaran dan Bantur. Selain Kades, Pemkab Malang mendatangkan Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian. Ini untuk memperkuat pemahaman soal pengelolaan keuangan desa dan mencegah penyelewengan. (fin/nay)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/