21.6 C
Malang
Jumat, Februari 9, 2024

Pemkab Incar DAK Rp 302 Miliar

KABUPATEN – Pemkab Malang mengincar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai sejumlah proyek dengan  anggaran jumbo. Usulan ini disampaikan kepada Kementerian PUPR sebagai pemegang kuasa anggaran infrastruktur. DAK yang diajukan mencakup beberapa jalan utama maupun bangunan di wilayah Bumi Kanjuruhan.

“Kemarin ketika Kemenkeu datang ke sini (Malang), kami sudah ajukan draft usulan DAK. Tetapi memang belum tentu semuanya diterima. Karena, ada lokasi prioritas. Kita tetap diminta mengajukan, mungkin bisa berpeluang dapat DAK itu,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin.

Ada sejumlah proyek yang diusulkan Pemkab Malang yang nilai mencapai Rp 302 miliar lebih. Pertama, pembentukan dan pembangunan Badan Otorita Pariwisata (BOP). Anggaran yang diajukan sebesar Rp 121,55 miliar ke Kementerian PUPR. Meski demikian, usulan ini juga diserahkan ke Menko Marvest maupun Menparekraf.

Baca Juga:  Per Tahun, Kota Malang Defisit 50.000 Ton Beras

Kedua, peningkatan jalan ruas batas Kota Malang menuju Kepanjen. Panjang jalannya mencapai 13,26 kilometer. Sedangkan, usulan anggarannya adalah Rp 25 miliar. Ketiga, pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. Usulan ini sekaligus mengubah Jalibar menjadi jalan nasional. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 20 miliar.

Keempat, usulan pelebaran jalan menjadi 9 meter dan pembangunan drainase. Jalan yang disasar adalah tapal batas Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Panjangnya jalan sekitar 5,9 kilometer dengan anggarannya Rp 43 miliar. Selain itu, Pemkab Malang juga mengajukan pelebaran jalan di tapal batas timur.

Tepatnya, dari Kecamatan Turen sampai perbatasan Kecamatan Ampelgading dan Kabupaten Lumajang.  Panjang jalan dan drainasenya mencapai 37,30 kilometer. Anggaran yang diajukan mencapai Rp 93 miliar ke Kementerian PUPR.

Baca Juga:  Bantu Nakes di Isoter, Pemkab Malang Rekrut 100 Relawan Covid-19

“Tidak semua usulan bisa dikabulkan pemerintah pusat. Karena, pemerintah pusat sudah mengasumsikan Kabupaten Malang mampu. Kita juga dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi. Untuk usulan ini sendiri, sudah kami masukkan di Krisna DAK,” tambah Tomie.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberi deadline kepada Pemkab. Sampai tengah bulan Juli 2022, semua usulan DAK harus dilaporkan. Jika tidak, maka jatah Rp 131 miliar DAK Pemkab Malang akan dipotong. “Karena itu ada list pengajuan ini. Mungkin ada DAK khusus nanti, dengan pola-pola tertentu untuk pembangunannya,” tutup Kepala Bappeda.(fin/nay)

KABUPATEN – Pemkab Malang mengincar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai sejumlah proyek dengan  anggaran jumbo. Usulan ini disampaikan kepada Kementerian PUPR sebagai pemegang kuasa anggaran infrastruktur. DAK yang diajukan mencakup beberapa jalan utama maupun bangunan di wilayah Bumi Kanjuruhan.

“Kemarin ketika Kemenkeu datang ke sini (Malang), kami sudah ajukan draft usulan DAK. Tetapi memang belum tentu semuanya diterima. Karena, ada lokasi prioritas. Kita tetap diminta mengajukan, mungkin bisa berpeluang dapat DAK itu,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin.

Ada sejumlah proyek yang diusulkan Pemkab Malang yang nilai mencapai Rp 302 miliar lebih. Pertama, pembentukan dan pembangunan Badan Otorita Pariwisata (BOP). Anggaran yang diajukan sebesar Rp 121,55 miliar ke Kementerian PUPR. Meski demikian, usulan ini juga diserahkan ke Menko Marvest maupun Menparekraf.

Baca Juga:  Urai Persoalan Jalan Tembus Sulfat, Pemkab Lacak Pengembang

Kedua, peningkatan jalan ruas batas Kota Malang menuju Kepanjen. Panjang jalannya mencapai 13,26 kilometer. Sedangkan, usulan anggarannya adalah Rp 25 miliar. Ketiga, pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. Usulan ini sekaligus mengubah Jalibar menjadi jalan nasional. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 20 miliar.

Keempat, usulan pelebaran jalan menjadi 9 meter dan pembangunan drainase. Jalan yang disasar adalah tapal batas Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Panjangnya jalan sekitar 5,9 kilometer dengan anggarannya Rp 43 miliar. Selain itu, Pemkab Malang juga mengajukan pelebaran jalan di tapal batas timur.

Tepatnya, dari Kecamatan Turen sampai perbatasan Kecamatan Ampelgading dan Kabupaten Lumajang.  Panjang jalan dan drainasenya mencapai 37,30 kilometer. Anggaran yang diajukan mencapai Rp 93 miliar ke Kementerian PUPR.

Baca Juga:  Rombongan Pejabat Malang Langgar PPKM, Jaasmara Lapor Polisi,

“Tidak semua usulan bisa dikabulkan pemerintah pusat. Karena, pemerintah pusat sudah mengasumsikan Kabupaten Malang mampu. Kita juga dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi. Untuk usulan ini sendiri, sudah kami masukkan di Krisna DAK,” tambah Tomie.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberi deadline kepada Pemkab. Sampai tengah bulan Juli 2022, semua usulan DAK harus dilaporkan. Jika tidak, maka jatah Rp 131 miliar DAK Pemkab Malang akan dipotong. “Karena itu ada list pengajuan ini. Mungkin ada DAK khusus nanti, dengan pola-pola tertentu untuk pembangunannya,” tutup Kepala Bappeda.(fin/nay)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/