*Dukungan Penuh Pemkab Malang untuk Program BPJamsostek
KEPANJEN – Pemerintah Kabupaten Malang siap mendukung penuh program-program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Pemkab Malang berkomitmen untuk menyiapkan kebijakan maupun edukasi yang menyasar langsung ke masyarakat Kabupaten Malang.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebutkan program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJamsostek cukup terjangkau. Yaitu hanya Rp 16.800 per bulan. “Dan ini mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Program dasar ini sangat bermanfaat bagi pekerja beserta keluarganya,” ucap Didik saat menerima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya siang tadi.
Hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Imam Santoso, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Kepanjen Wahyu Hutomo.
Didik melanjutkan, Pemkab Malang akan mendukung penuh program ini. “Kami juga berkeinginan (perlindungan) ini bisa diterapkan kepada seluruh ketua RT dan RW. Sebab mereka lah garda depan melayani masyarakat. Sehingga perlu perlindungan,” papar Didik. “Sekaligus ikut mengedukasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tandasnya.
Data dari BPS Kabupaten Malang, pada 2017 lalu ada 3.155 RW dan 14.696 RT di Kabupaten Malang. Mereka tersebar di 378 desa yang membentang dari Kasembon, Lawang, Poncokusumo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, hingga Donomulyo.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian mengapresiasi perhatian Pemkab Malang karena ikut memerhatikan kualitas hidup dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Malang dalm prorgam BPJamsostek. “Ini merupakan salah satu bentuk implementasi pelaksanaan Inpres 02 tahun 2021. Sehingga kehidupan pekerja formal dan informal di wilayah Kabupaten Malang menjadi sejahtera,” pungkas dia.
*Dukungan Penuh Pemkab Malang untuk Program BPJamsostek
KEPANJEN – Pemerintah Kabupaten Malang siap mendukung penuh program-program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Pemkab Malang berkomitmen untuk menyiapkan kebijakan maupun edukasi yang menyasar langsung ke masyarakat Kabupaten Malang.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebutkan program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJamsostek cukup terjangkau. Yaitu hanya Rp 16.800 per bulan. “Dan ini mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Program dasar ini sangat bermanfaat bagi pekerja beserta keluarganya,” ucap Didik saat menerima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya siang tadi.
Hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Imam Santoso, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Kepanjen Wahyu Hutomo.
Didik melanjutkan, Pemkab Malang akan mendukung penuh program ini. “Kami juga berkeinginan (perlindungan) ini bisa diterapkan kepada seluruh ketua RT dan RW. Sebab mereka lah garda depan melayani masyarakat. Sehingga perlu perlindungan,” papar Didik. “Sekaligus ikut mengedukasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tandasnya.
Data dari BPS Kabupaten Malang, pada 2017 lalu ada 3.155 RW dan 14.696 RT di Kabupaten Malang. Mereka tersebar di 378 desa yang membentang dari Kasembon, Lawang, Poncokusumo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, hingga Donomulyo.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian mengapresiasi perhatian Pemkab Malang karena ikut memerhatikan kualitas hidup dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Malang dalm prorgam BPJamsostek. “Ini merupakan salah satu bentuk implementasi pelaksanaan Inpres 02 tahun 2021. Sehingga kehidupan pekerja formal dan informal di wilayah Kabupaten Malang menjadi sejahtera,” pungkas dia.
