22.5 C
Malang
Kamis, Februari 8, 2024

Dukung Pembangunan Inklusif, Terima Kunjungan Dirjen HAM Kemenkumham RI

 

KEPANJEN – Dalam rangka Penyusunan Pedoman Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Yayasan Ar-Ridlo Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang menerima kunjungan Dirjen HAM Kemenkumham RI yang diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang Dr. Rachmat Hardijono, S. Sos., M. Si., mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., bertempat di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo Kepanjen, Kamis (8/6) Siang. Hadir pada kesempatan yang sama Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Farida Wahid, didampingi oleh pelaksana dari Direktorat Instrumen HAM, Asisten Deputi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK RI Rosdiana Iskandar, Kelompok Kerja Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas (P5HAM) Penyandang Disabilitas Mental (PDM), serta Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang terkait.

 

Pemerintah Kabupaten Malang tentunya menyambut baik dan sangat mendukung proses penyusunan regulasi ini yang muaranya juga dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif, dari tingkat pusat hingga daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, menyampaikan “SELAMAT DATANG” kepada pimpinan rombongan dan seluruh peserta kegiatan baseline survey pada Panti Penyandang Disabilitas Mental yang ada di Kabupaten Malang”, ucap Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Baca Juga:  Gandeng USAID, Edukasi Warga Sadar Sanitasi

 

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang juga terus berupaya melakukan langkah strategis, salah satunya melalui program Posyandu Disabilitas yang diimplementasikan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Malang.

 

Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Farida Wahid mengatakan pembentukan Pokja P5HAM bagi PDM diharapkan dapat menjadi upaya yang bersifat multisektoral baik dari Kementerian/Lembaga, begitu juga pemerintah daerah, melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan PDM. Selain itu dibentuknya Pokja P5 HAM bagi PDM antara lain menghentikan atau mengurangi dampak akibat kekerasan terhadap PDM melalui panti rehabilitasi dan merumuskan berbagai dukungan agar PDM dapat hidup secara mandiri. “Saya juga menyampaikan hasil tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi hasil kunjungan lapangan ke Yayasan Rehabilitasi Mental yaitu Ar-Ridlo, bahwa perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah antara lain Dinkes, Dinsos serta DP3A”, ungkap Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Baca Juga:  Hujan, Tambah Kewaspadaan

 

HAM sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan Negara wajib hadir dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi masyarakatnya. Negara hadir melalui berbagai macam bentuk, baik itu melalui regulasi, kebijakan, wadah, juga melalui kelompok kerja yang dibuat pada 2021 lalu.

 

Untuk itulah, dengan adanya inisiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami berharap nantinya dapat semakin memperkuat berbagai upaya pelindungan, pemenuhan HAM, dan pemberdayaan disabilitas yang sudah dilakukan di daerah termasuk di Kabupaten Malang.

 

Semoga program-program inklusif seperti ini kedepannya juga dapat diinternalisasikan pada berbagai sektor strategis lainnya, sehingga arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergis, demi terbukanya akses serta peluang untuk berkarya bagi penyandang disabilitas agar terwujud suatu kemandirian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi semua elemen masyarakat di berbagai sendi kehidupan.

JPRM 2 Did

 

KEPANJEN – Dalam rangka Penyusunan Pedoman Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Yayasan Ar-Ridlo Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang menerima kunjungan Dirjen HAM Kemenkumham RI yang diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang Dr. Rachmat Hardijono, S. Sos., M. Si., mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., bertempat di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo Kepanjen, Kamis (8/6) Siang. Hadir pada kesempatan yang sama Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Farida Wahid, didampingi oleh pelaksana dari Direktorat Instrumen HAM, Asisten Deputi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK RI Rosdiana Iskandar, Kelompok Kerja Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas (P5HAM) Penyandang Disabilitas Mental (PDM), serta Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang terkait.

 

Pemerintah Kabupaten Malang tentunya menyambut baik dan sangat mendukung proses penyusunan regulasi ini yang muaranya juga dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif, dari tingkat pusat hingga daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, menyampaikan “SELAMAT DATANG” kepada pimpinan rombongan dan seluruh peserta kegiatan baseline survey pada Panti Penyandang Disabilitas Mental yang ada di Kabupaten Malang”, ucap Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Baca Juga:  Pekan Depan, Pemkab Wajibkan ASN Berseragam Batik Lima Hari

 

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang juga terus berupaya melakukan langkah strategis, salah satunya melalui program Posyandu Disabilitas yang diimplementasikan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Malang.

 

Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Farida Wahid mengatakan pembentukan Pokja P5HAM bagi PDM diharapkan dapat menjadi upaya yang bersifat multisektoral baik dari Kementerian/Lembaga, begitu juga pemerintah daerah, melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan PDM. Selain itu dibentuknya Pokja P5 HAM bagi PDM antara lain menghentikan atau mengurangi dampak akibat kekerasan terhadap PDM melalui panti rehabilitasi dan merumuskan berbagai dukungan agar PDM dapat hidup secara mandiri. “Saya juga menyampaikan hasil tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi hasil kunjungan lapangan ke Yayasan Rehabilitasi Mental yaitu Ar-Ridlo, bahwa perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah antara lain Dinkes, Dinsos serta DP3A”, ungkap Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Baca Juga:  Taruh Tas di Motor, Uang Rp 15 Juta Milik Mandor Raib

 

HAM sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan Negara wajib hadir dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi masyarakatnya. Negara hadir melalui berbagai macam bentuk, baik itu melalui regulasi, kebijakan, wadah, juga melalui kelompok kerja yang dibuat pada 2021 lalu.

 

Untuk itulah, dengan adanya inisiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami berharap nantinya dapat semakin memperkuat berbagai upaya pelindungan, pemenuhan HAM, dan pemberdayaan disabilitas yang sudah dilakukan di daerah termasuk di Kabupaten Malang.

 

Semoga program-program inklusif seperti ini kedepannya juga dapat diinternalisasikan pada berbagai sektor strategis lainnya, sehingga arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergis, demi terbukanya akses serta peluang untuk berkarya bagi penyandang disabilitas agar terwujud suatu kemandirian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi semua elemen masyarakat di berbagai sendi kehidupan.

JPRM 2 Did

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/