MALANG KOTA – Jalan dengan kondisi rusak masih mudah dijumpai di Kota Malang. Berdasar catatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, jumlah jalan yang membutuhkan perbaikan mencapai 32 ruas. Mayoritas kerusakan berupa lapisan aspal yang berlubang.
Untuk memperbaiki puluhan jalan rusak itu, DPUPRPKP mendapat tambahan duit sebesar Rp 92 miliar melalui perubahan anggaran keuangan (PAK). Sebagian proses perbaikan juga sudah dilakukan. “Beberapa waktu lalu ada penambalan lubang di Jalan Ki Ageng Gribig dan Jalan Danau Toba,” terang Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto, kemarin.
Artinya, kini tinggal 30 ruas jalan yang menunggu perbaikan. Sebenarnya DPUPRPKP sudah bisa menuntaskan perbaikan lebih dari dua ruas jalan. Namun hujan yang kerap mengguyur saat malam hari kerap menjadi kendala.
Menurut Dandung, tim perbaikan yang bertugas harus menunggu hujan reda. Sebab saat perbaikan berlangsung aspal tak boleh terkena air. Kondisi seperti itu menjadi kendala dalam upaya percepatan perbaikan. “Tapi tetap kami kebut. Akhir tahun harus tuntas,” tegas Dandung.
Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, prioritas perbaikan ruas jalan rusak selanjutnya di Jalan Mayjen Sungkono. Namun dia tetap berharap masyarakat segera melapor jika mengetahui ada jalan yang mulai berlubang. Sebab musim hujan selalu diwarnai dengan penambahan titik baru kerusakan jalan.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin mengingatkan bahwa tambahan anggaran untuk perbaikan jalan sudah cukup besar. Karena itu, tidak boleh lagi ada jalan rusak yang tidak tersentuh perbaikan. Semua anggaran itu harus terserap agar semua jalan rusa bisa diperbaiki dan tidak menjadi penyebab kecelakaan.
“Awal tahun 2022 ada laporan jalan rusak di Mayjen Sungkono yang menyebabkan satu pengendara jatuh. Kami tak ingin hal semacam itu terjadi lagi,” tegas Fathol.
Politikus PKB itu berharap DPUPRPKP terus siaga dan berkeliling memantau jalan rusak. Jika ada jalan berlubang, secepatnya harus dilakukan penambalan. Memang butuh waktu dan bisa menimbulkan kemacetan. Tapi setidaknya DPUPRPKP bisa membuat perencanaan dan menghitung dulu dampak kemacetan akibat aktivitas penambalan jalan. (adn/fat)
