23.5 C
Malang
Rabu, April 10, 2024

MCW Soroti Larangan Liputan di Acara Wali Kota Batu

KOTA BATU – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti kebijakan Pemkot Batu tentang larangan awak media melakukan peliputan giat Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam beberapa hari terakhir. Termasuk larangan mengikuti kegiatan penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 kepada para tokoh di lantai V Balai Kota Among Tani, Senin (15/2) lalu.

Koordinator MCW Atha Nursasi menyatakan, larangan liputan tersebut bertentangan dengan semangat keterbukaan publik yang dikampanyekan pemerintah pusat. Menurutnya, tidak seharusnya media dilarang melakukan peliputan. Karena dari informasi media ini masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah. “Kalau media saja dilarang, apalagi yang lain. Padahal uang yang dipakai kegiatan itu dari rakyat dan sudah seharusnya rakyat tahu untuk apa saja uang rakyat itu,” jelas alumnus Unitri ini Kamis (18/2).

Baca Juga:  Masih Banyak Yang Abai Masker

Tak hanya itu, masih kata dia, sikap tertutup tersebut bisa membuka lebar potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Karena tidak ada kontrol dari eksternal pemerintahan. “Kalau tertutup, kebijakannya kan bisa sewenang-wenang. Nggak ada yang ngontrol dari luar,” jelas dia.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah di Malang Raya, terutama Kota Batu untuk selalu mengendepankan keterbukaan publik. Sehingga, masyarakat bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. “Karena sekarang eranya keterbukaan publik. Aturannya juga sudah jelas,” ungkap dia.

Seperti diketahui, sejumlah giat Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tak diperbolehkan diliput langsung oleh awak media. Bahkan beberapa kali orang nomor satu di Kota Batu menolak untuk diwawancarai. Hal ini tidak hanya terjadi saat giat di lantai V (area kantor wali kota), tapi juga di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu.

Baca Juga:  KPK Usung Dua Koper Keluar dari Balai Kota Among Tani Batu

Pewarta: Imam N

KOTA BATU – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti kebijakan Pemkot Batu tentang larangan awak media melakukan peliputan giat Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam beberapa hari terakhir. Termasuk larangan mengikuti kegiatan penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 kepada para tokoh di lantai V Balai Kota Among Tani, Senin (15/2) lalu.

Koordinator MCW Atha Nursasi menyatakan, larangan liputan tersebut bertentangan dengan semangat keterbukaan publik yang dikampanyekan pemerintah pusat. Menurutnya, tidak seharusnya media dilarang melakukan peliputan. Karena dari informasi media ini masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah. “Kalau media saja dilarang, apalagi yang lain. Padahal uang yang dipakai kegiatan itu dari rakyat dan sudah seharusnya rakyat tahu untuk apa saja uang rakyat itu,” jelas alumnus Unitri ini Kamis (18/2).

Baca Juga:  Deadline Menko PMK, Insentif Nakes Wajib Cair Sebelum Lebaran

Tak hanya itu, masih kata dia, sikap tertutup tersebut bisa membuka lebar potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Karena tidak ada kontrol dari eksternal pemerintahan. “Kalau tertutup, kebijakannya kan bisa sewenang-wenang. Nggak ada yang ngontrol dari luar,” jelas dia.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah di Malang Raya, terutama Kota Batu untuk selalu mengendepankan keterbukaan publik. Sehingga, masyarakat bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. “Karena sekarang eranya keterbukaan publik. Aturannya juga sudah jelas,” ungkap dia.

Seperti diketahui, sejumlah giat Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tak diperbolehkan diliput langsung oleh awak media. Bahkan beberapa kali orang nomor satu di Kota Batu menolak untuk diwawancarai. Hal ini tidak hanya terjadi saat giat di lantai V (area kantor wali kota), tapi juga di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu.

Baca Juga:  Kenapa Gempa Bumi Malang Merusak di Daerah Tertentu?

Pewarta: Imam N

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/