Mahkamah Internasional Perintahkan Myanmar Hentikan Genosida Rohingya

JawaPos.com – Myanmar akhirnya mendapatkan teguran atas persoalan etnis Rohingya. Kamis (23/1) Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah persidangan kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi. Penerima Nobel itu diminta untuk menghentikan serta mencegah kemungkinan genosida kepada kelompok minoritas tersebut.

Perintah tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf. Menurut dia, 17 hakim sepakat untuk memberikan dekrit tersebut untuk menjamin keselamatan 600 ribu jiwa kaum Rohingya yang masih bertahan di Myanmar.

”Kami menyimpulkan bahwa pengadilan punya kewenangan memerintahkan tindakan darurat karena risiko yang dihadapi subjek persidangan,” ungkap dia seperti yang dilansir The Guardian.

Perintah tersebut sebenarnya merupakan permintaan dari pemerintah Gambia, kubu penggugat. Tuntutan utama Gambia adalah International Court of Justice (ICJ) mengutuk pemerintah Myanmar atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948.

Namun, Jaksa Agung Gambia Abubacarr Marie Tambadou juga meminta pengadilan mengeluarkan perintah sementara agar Myanmar menghentikan semua operasi di wilayah Rohingya. Permintaan itulah yang dikabulkan ICJ.

ICJ tak mendetailkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah Myanmar. Namun, mereka tegas melarang tindakan pembunuhan atau menciptakan kondisi yang membuat nyawa etnis Rohingya terancam. ”Putusan tersebut kami buat tanpa ada prasangka selama proses persidangan ke depan,” imbuh Yusuf kepada Al Jazeera.

Persidangan Myanmar versus Gambia dan 56 negara muslim lainnya diperkirakan bakal berjalan bertahun-tahun. Namun, banyak yang menilai bahwa hal tersebut merupakan kemenangan kecil simpatisan Rohingya. Sejak tuduhan genosida muncul pada 2017, tak pernah ada sanksi atau teguran hukum bagi Myanmar.

Rabu lalu (22/1) seratus LSM Myanmar mendukung agar Myanmar bisa diproses hukum. Dengan begitu, rakyat tak perlu lagi bergantung pada sistem hukum dalam negeri. Pasalnya, selama ini Myanmar tak pernah menghukum satu orang pun soal Rohingya.

Perintah dari lembaga yudikatif PBB itu memang mengikat. Namun, lembaga tersebut tak punya kekuatan untuk menerapkan putusan mereka. Salah satu caranya adalah membawa putusan itu ke Dewan Keamanan PBB dan menerapkan sanksi untuk menekan Myanmar.

”Kemungkinan Aung San Suu Kyi menerapkan putusan tersebut adalah 0 persen. Kecuali, ada tekanan internasional yang dahsyat,” ujar Anna Roberts, direktur eksekutif Grup Burma Campaign UK, kepada New York Times.

Senin lalu Independent Commission of Enquiry yang dibentuk pemerintah Myanmar mengakui bahwa memang ada kejahatan yang dilakukan aparat terhadap kaum Rohingya. Namun, mereka menolak bahwa kejahatan tersebut masuk kategori pembantaian.

”Memang ada beberapa oknum yang melakukan kejahatan perang dan membunuh penduduk desa yang tak bersalah. Tapi, kami tak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan kasus genosida,” ungkap komisi tersebut kepada Agence France-Presse.

Suu Kyi pun sempat menerbitkan artikel opini di Financial Times beberapa jam sebelum putusan. Menurut dia, temuan oleh Independent Commission of Enquiry merupakan bukti bahwa Myanmar terus menyelidiki kasus Rohingya.

”Gugatan oleh pemerintah Gambia hanya berdasar kesaksian pengungsi di Bangladesh. Kesaksian mereka tidak akurat dan berlebihan,” paparnya.

Sementara itu, Jenderal Myat Kyaw, juru bicara militer Myanmar, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kejahatan jika memang ada bukti kejahatan perang.