MA ”Selamatkan” 344.160 Penderita Katarak

MALANG KOTA – Ini bisa menjadi kabar gembira bagi ribuan pasien katarak di Malang Raya yang sebelumnya ditolak rumah sakit (RS). Sebab, kini mereka bisa berobat lagi ke RS dan biayanya ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kembali ditanggungnya biaya operasi pasien katarak itu seiring munculnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak.

Dalam Perdirjampelkes yang diteken pada 25 Juli 2018, ada tiga jenis penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Yakni, bayi yang baru lahir dalam kondisi sehat, rehabilitasi medik, dan pasien katarak dengan visus (tingkat ketajaman penglihatan) lebih dari 6/18 alias tidak terlalu parah. Sedangkan penderita katarak yang ditanggung BPJS adalah visus kurang dari 6/18 alias parah. Dengan kata lain, jika ingin ditanggung BPJS, pasien katarak harus menunggu parah terlebih dulu.

Pemberlakuan Perdirjampelkes itu seolah ”kiamat” bagi penderita katarak. Sesuai data Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Cabang Malang, ada 360 ribu warga yang menderita katarak. Sekitar 95,6 persen atau 344.160 penderita di antaranya tidak dijamin BPJS Kesehatan karena visusnya lebih dari 6/18. Jumlah ini menempatkan Malang Raya menduduki posisi tertinggi di Jawa Timur (Jatim) dengan jumlah penderita katarak terbanyak.

Jika selama ini satu pasien menghabiskan biaya sekitar Rp 3 juta untuk operasi, maka BPJS perlu menyiapkan dana Rp 1 triliun (Rp 3 juta x 344.160 orang). Itu jika semua pasien harus dioperasi. Tapi, jika cukup dilakukan pengobatan jalan, biaya yang dikeluarkan BPJS lebih kecil lagi.



Salah satu penderita katarak, Suyitno Effendi, mengaku senang dengan pembatalan Perdirjampelkes. ”Alhamdulillah, dibatalkan. Soalnya kalau pakai biaya sendiri, mahal,” ujar pensiunan aparatur sipil negara (ASN) itu.

Sebelum MA membatalkan Perdirjampelkes, Effendi tidak berani memeriksakan kondisi matanya ke RS. Dia tahu bahwa menderita katarak. Tapi, dia takut berobat ke RS karena biayanya tidak ditanggung BPJS.

”Saya tidak ingat visusnya. Pokoknya mata kanan terkena katarak,” kata pria asli Lumajang ini. Kemudian, pada 2016, mata kirinya juga terkena katarak.

Sementara itu, Ketua Perdami Cabang Malang dr Safaruddin Refa SpM (KVR) menyambut positif pembatalan Perdirjampelkes. Sebab, keputusan MA itu bisa menyelamatkan ribuan pasien katarak. Dengan demikian, dampaknya bisa mengurangi jumlah pasien katarak di Malang Raya.

”Jika aturan ini (pembatalan Perdirjampelkes) dilaksanakan, bisa menekan angka penderita katarak hingga 50 persen,” kata pria kelahiran Padang ini.

Refa mengungkap, selama Perdirjampelkes dijalankan, banyak ketidaksesuaian yang dia rasakan. Sesuai penghitungan Refa, banyak pasien katarak yang ditolak RS akibat pemberlakuan Perdirjampelkes. ”Sesuai penghitungan kami, ada 4,4 persen dari 360 ribu pasien katarak di Malang yang siap dioperasi,” kata Refa.

Tapi, RS dan klinik mata di Kota Malang hanya mendapat jatah sekitar 8 ribu pasien. Dengan minimnya kuota di beberapa RS, Refa menilai banyak pasien yang tidak tertangani. Dia menuduh BPJS tidak memberikan penghitungan secara rinci.

”Sisa ribuan pasien (yang tidak ter-cover) malah dimasukkan di kuota tahun berikutnya. Padahal, jumlah penderita katarak itu meningkat setiap tahun,” keluhnya.

Dari penghitungan Perdami, per tahun ada peningkatan pasien katarak mencapai 20 persen. ”Kalau dibagi-bagi sesuai kuota per tahun, itu sama saja menambah angka kebutaan karena katarak,” kata pria yang juga konsultan retina ini.

Dia menyebut, ada satu klinik yang mendapat jatah 45 pasien katarak. Jumlah ini, hanya berlaku per tiga bulan. Kalau dalam waktu kurang dari tiga bulan sudah memenuhi kuota, klinik maupun RS dilarang menerima pasien BPJS. Pada akhirnya, pasien dirujuk ke RS maupun klinik lain yang masih memiliki kuota. ”Ini yang kami sebut BPJS belum propasien katarak,” katanya.

Hingga Oktober 2018, 7 dari 46 rumah sakit (RS) dan klinik di Malang Raya sudah menolak 2 dua ribu pasien katarak. Dia berharap agar keputusan MA yang membatalkan Perdirjampelkes ini berlaku sejak diputuskan pada 24 Oktober 2018 lalu.

”Saya tahu betul aturan ini dibuat untuk menekan angka penerimaan BPJS yang merosot. Tapi sebaiknya, aturan dibuat setelah berkonsultasi dengan Perdami,” kata dia.

Skema yang diajukan Refa, baiknya dokter mata dari 46 RS maupun klinik di Malang bisa menangani 20 ribu pasien per tahun. ”Itu pun jika berbicara keuntungan, silakan BPJS cover 50 persennya dari seluruh jumlah pasien,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Munaqib menyatakan, pihaknya akan mengikuti aturan. ”BPJS mematuhi putusan MA terkait uji materil Perdirjampelkes karena bersifat final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh BPJS Kesehatan,” kata dia.

Meski begitu, kebijakan teknisnya menunggu dari keputusan BPJS Kesehatan pusat. ”Kami menunggu keputusan BPJS pusat saja,” kata dia.

Munaqib menambahkan, hingga kini BPJS Kesehatan maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI selaku kuasa hukum BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan atas permohonan hak uji materiil (HUM) tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, keputusan MA tersebut akan dilaksanakan selambatnya 90 hari setelah keputusan diterima BPJS Kesehatan dan JPN.

Pewarta: Sandra Desi
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan