Lulusan Sarjana Perpajakan Dilarang Jadi Konsultan Pajak, Kenapa Ya?

MALANG KOTA – Munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang profesi konsultan pajak nampaknya masih perlu didiskusikan kembali.

Dalam diskusi terbatas dengan tema Posisi dan Pandangan Akademisi serta Konsultan atas Profesi Pajak yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Senin (27/8), Kepala Program Studi Perpajakan Saparila Wonokinasih, S.Sos., M.Si menyayangkan upaya sertifikasi sebagai syarat kelayakan untuk dapat menjadi seorang konsultan pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (MPKRI) No 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak dinyatakan, yang dapat menjadi seorang konsultan pajak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan syarat tertentu, salah satunya seseorang yang telah menempuh pendidikan di bidang nya, antara lain akuntasi dan perpajakan.

Menurut Saparila, berkaca dari PMKRI No 111 Tahun 2014, upaya sertifikasi tersebut tidak proporsional karena mahasiswa lulusan sarjana perpajakan (S.Pn) harus kembali belajar dari awal yang seharusnya tidak lagi diperlukan.

“Juni lalu kami mendengar Rencana Undang-Undang yang disana menihilkan proses teman-teman yang telah berjuang 3-4 tahun dalam kompetensi-kompetensi tertentu yang berkaitan dengan soft-skill, hard-skill, dan sektor publik. Dan saat ini direncanakan akan disetarakan dengan siapapun yang bersedia untuk menjadi konsultan pajak dengan syarat mendapat sertifikasi tertentu oleh lembaga tertentu. Disitu kami melihat semacam ketidakadilan, tidak proporsional, ada proses yang di nihilkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk mencetak seseorang yang tangguh itu tidak hanya membutuhkan waktu 1-2 minggu atau 5 – 6 bulan. Tetapi butuh waktu tahunan.

Pewarta: Naomi
Pewarta: Kholid Amrullah
Fotografer : Moh. Badar Risqullah