LRT Dua Tahun Lagi?

MALANG KOTA – Mampukah pemerintahan Wali Kota Malang Sutiaji mewujudkan keinginannya mempunyai lintas rel terpadu (LRT) dua atau tiga tahun lagi? Jika pengadaan transportasi masal itu terwujud, bisa jadi Kota Malang menjadi kota ketiga di Indonesia yang punya LRT, setelah DKI Jakarta dan Palembang.

Keinginan membangun LRT tersebut sudah diungkapkan oleh Sutiaji beberapa waktu lalu. Bahkan, pihaknya berkomunikasi dengan investor yang tertarik menggarap proyek LRT. ”Mungkin kami akan melakukan uji kelayakan pada 2020,” ujar Sutiaji kemarin.

Mulanya, Sutiaji ingin menerapkannya di Kota Malang. Keberadaan transportasi masal itu dinilai mendesak karena Kota Pendidikan ini kerap macet. Khususnya saat weekend. Namun, dia menyadari bahwa investor butuh untung sehingga jalur LRT perlu diperpanjang.

Dengan demikian, dia ingin memperpanjang rute LRT hingga melintasi tiga daerah di Malang Raya. Yakni, melintasi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

”Kalau jaraknya pendek, investor merasa rugi. Makanya pemda tiga daerah akan bersinergi,” tutur wali kota yang konsen menata pendidikan karakter itu.

Sudah Dilirik Investor

Disinggung mengenai anggaran, Sutiaji belum memastikan. Sebab, pihaknya belum mengkaji kebutuhan secara detail. Namun, dia optimistis pembangunan tidak terkendala anggaran karena melibatkan pihak swasta. Komposisinya, 60 persen biaya ditanggung investor. Sisanya 40 persen akan melibatkan masyarakat.

”Pada intinya sudah ada investor yang menawarkan pengembangan LRT di Kota Malang. Kami perlu mengumpulkan pihak terkait untuk membahasnya lebih lanjut,” ucap mantan anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB itu.

Sutiaji memperkirakan, proyek LRT akan tuntas pada dua atau tiga tahun ke depan. Jika mengacu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun pemerintahan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko, maka ada kemungkinan LRT tuntas sebelum jabatan Sutiaji berakhir. Sebab, RPJMD dirancang untuk periode 2018–2023.

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, ada beberapa opsi rute yang bisa diterapkan untuk LRT. Misalnya, memanfaatkan eks jalur trem dari Jagalan–Kendalpayak–Sempalwadak–Bululawang.

Atau bisa juga rutenya melintasi terminal-terminal besar di Malang Raya. Dengan demikian, keberadaan LRT sesuai mobilitas masyarakat.

Sementara mengenai jenis LRT yang akan dioperasikan di Malang, pemkot juga belum memastikan. Tapi, ada tiga tipe yang bisa dipilih. Yakni, tipe kecil yang berkapasitas 6 penumpang, tipe middle untuk 24 penumpang, atau tipe besar untuk mengangkut sekitar 60 penumpang.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, rencana pembangunan LRT bertujuan mengurai kemacetan. Karena itu, penentuan rute akan dikaji lebih lanjut. Termasuk mempertimbangkan kondisi transportasi lain yang sudah beroperasi.

”Makanya ini juga akan dikaji keterkaitan LRT dengan angkutan lain di Kota Malang,” tutur politikus Partai Golkar (PG) itu.

Proyek Transportasi Masal Sudah Masuk RPJMD

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto menambahkan, RPJMD periode 2018–2023 sudah membahas transportasi masal. Pembahasan makro di RPJMD tersebut lalu diterjemahkan lebih rinci secara teknis sesuai kebutuhan daerah. Termasuk rencana pembangunan LRT.

”Kalau ini (pembangunan LRT) kebutuhan dan realistis (dilaksanakan, Red), tentu ini bagian dari capaian pemerintah pada subtransportasi publik,” tuturnya.

Meski begitu, Wasto belum mengetahui kapan pembangunan LRT dimulai. Termasuk pengoperasiannya. Namun, dia membenarkan sudah ada investor yang tertarik dan menawarkan kajian dan pengembangan proyek transportasi masal itu.

”Tapi, ya juga belum (dilaksanakan),” tutur pejabat eselon II A Pemkot Malang itu.

Menurut Wasto, tahap awal yang perlu dikaji dan dianalisis adalah visibilitas ekonomi. Menurut dia, kajian yang dilakukan pemkot tidak akan sebaik hasil kajian badan usaha yang konsen di bidang transportasi masal.

”Investor itu akan kami undang lagi. Tawaran (mengarap LRT) dulu itu mau dilanjut atau tidak? Kalau tidak, ya berarti diserahkan pihak lain,” kata Wasto.

Disinggung mengenai rencana studi kelayakan pada 2020, Wasto membenarkan adanya rencana tersebut. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kajian. Tapi sebelum ada studi kelayakan, pihaknya bakal menggandeng badan usaha lebih dahulu.

”Harapan kami, untuk Malang Raya ini transportasi saling hidup dan menguatkan. Secara ekonomi, juga rasanya visible,” kata aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai persoalan hukum itu.

Disinggung mengenai biaya pembangunan LRT, Wasto juga belum bisa memastikan. Kebutuhan itu akan diketahui setelah mereka melakukan studi kelayakan.

Tapi sebelumnya, Sutiaji mengungkap bahwa biaya pengadaan LRT lebih ringan jika dibandingkan moda raya terpadu (MRT). Untuk pembangunan MRT, diperkirakan menghabiskan dana Rp 450 miliar per kilometer. Sedangkan LRT membutuhkan sekitar Rp 200 miliar per kilometer.

Rute LRT Harus Pertimbangan Keindahan Wajah Kota

Sementara itu, pakar Transportasi Institut Teknologi Nasional (ITN) Dr Ir Nusa Sebayang MT mengatakan, Pemkot Malang perlu melihat respons masyarakat terkait rencana pembangunan LRT.

Menurut dia, respons masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan proyek LRT. ”Aspek yang perlu ditinjau itu bagaimana kajian pasarnya, misalnya soal harga. Apakah dengan LRT ini mengurangi cost kendaraan pribadi sehari-hari atau tidak?” katanya.

Tanpa kajian lebih dalam, Nusa khawatir pembangunan LRT gagal. Menurut Nusa, yang perlu dijadikan perhatian adalah pemilihan rute. ”Saya melihat, penggunaan transportasi paling besar adalah pengguna di jalur perjalanan tetap,” katanya.

Perjalanan tetap yang dimaksud Nusa adalah jalur yang dilintasi setiap hari. Misalnya dari rumah, kantor, maupun sekolah. ”Maka, LRT diterapkan ini apa benar sudah seusai kebutuhan pengguna jalur ini apa belum,” tegas pria asli Sumatera tersebut.

Disinggung mengenai solusi pemecah kemacetan, Nusa yakin, LRT bisa mengurai kemacetan. ”Harus dilakukan studi kelayakan. Mulai mengindentifikasi potensi yang dilalui LRT, biaya yang dibutuhkan, analisis keuntungan, dan jalur.

Tentunya investor punya pertimbangan bisnis. Proyek ini menguntungkan apa tidak?” kata dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITN itu.

Terkait jalur, dia mengatakan, LRT berbeda dari pembangunan transportasi lain. Karena untuk LRT memiliki proses panjang. Dari segi jalur saja, dia menilai banyak kerumitan dalam pembangunannya.

Tidak bisa dipetakan sisi mana yang harus dibangun dan mana yang tidak. Sebab, terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan.  Misalnya, apakah jalur yang dilalui aman bagi perumahan dan kepadatan penduduk sekitar, dari segi visual, hingga perpindahan jalur LRT pertimbangan secara matang.

”Tapi, selain melihat rute mana saja yang dipetakan, sempat ada yang berbicara heritage. Entah maksudnya melalui jalur heritage atau tidak, pemkot harus mengedepankan sisi visual,” singkat dia.

Pewarta : Fajrus Shidiq, Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan