LPP Untuk Jamin Pemegang Polis, Perusahaan Sakit Tidak Bisa Ikut

JawaPos.com – Rencana pembuatan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Asuransi dimaksudkan untuk menghindari kasus gagal bayar yang dialami oleh AJB Bumiputera dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pasalnya, hal tersebut merupakan amanat dari undang-undang (UU) asuransi untuk melakukan pembentukan LPP.

“Kan pembentukannya harus dengan UU, nah itu wilayahnya pemerintah dengan DPR. Memang dalam berbagai kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimintakan pandangannya gitu kan, nah menurut kami keberadaan lembaga ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi,” ujar Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB 2A OJK), Ahmad Nasrullah di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (21/11).

Namun, di sisi lain, pihaknya tidak ingin LPP membebani perusahaan asuransi yang sehat karena menanggung perusahaan yang sakit. Ia juga berkata bahwasanya dirinya memberikan masukan kepada DPR agar hal tersebut juga dipertimbangkan.

“Nanti dananya habis untuk yang sakit-sakit, ya sudah ditetapkan saja kriteria tertentu bagi perusahaan asuransi kalau mau jadi peserta ada kriterianya. Itu saya kira akan lebih fair,” tuturnya.

Terkait mekanisme teknis LPP seperti apa, pihaknya tengah menggodok aturan apakah nanti menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau berdiri sendiri. Ia pun menyerahkannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanajemen hal tersebut.

“Kami serahkan sepenuhnya ke pemerintah, Kemenkeu kayakya di BKF (Badan Kebihakan Fiskal), tapi substansinya adalah kami pertama dari sisi UU memang itu sudah diamanatkan. Saya kira ini tuh momentum yang bagus untuk menumbuhkembangkan kembali industri kita melalui keberadaan lembaga ini,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini untuk menjaga stabilitas perusahaan asuransi, LPP haruslah dibentuk untuk menjamin simpanan para pemegang polis. Tapi, ada syarat-syarat tertentu untuk bisa bergabung, seperti perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

“Kalau perusahaan itu sakit misalkan ya kalau gak memenuhi kriteria tertentu, itu gak bisa jadi peserta. Itu kan fair. Tapi sepenuhnya kami serahkan ke pemerintah. Kami cuma bisa menyajikan data fakta dan urgensi keberadaan lembaga ini memang kita anggap penting di Indonesia,” tutup dia.