Lembaga Swasta Tolak SMPN 33 Driyorejo Gresik

JawaPos.com – Tahun pelajaran ini SMPN 33 di Driyorejo resmi berdiri. Sekolah tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB). Meskipun, saat proses belajar-mengajar nanti SMPN 33 masih menumpang di SDN Bambe 2. Namun, pihak lembaga pendidikan swasta menolak adanya fasilitas baru itu.

Salah satunya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu). Alasannya, banyak sekolah swasta di daerah tersebut dengan radius cukup dekat. Mereka khawatir tidak mendapatkan murid.

Wakil Sekretaris Pergunu Driyorejo Moh. Jaelani menjelaskan, ada 19 lembaga setingkat SMP/MTs swasta yang mayoritas milik NU di daerah itu. Jaraknya tidak jauh dari SMPN 33. Apalagi, selama ini lembaga pendidikan tersebut kekurangan murid. Jumlah siswa yang sedikit berdampak kepada guru, terutama non-ASN.

”Swasta kan hanya mengharap sisa murid yang tidak diterima negeri. Kalau negeri bangun lagi, kami bisa gulung tikar,” ujarnya.



Menurut dia, pemkab seharusnya memaksimalkan sekolah-sekolah yang ada. Tidak perlu mendirikan sekolah baru. Pada 26 September 2014, Pergunu melakukan upaya penolakan terhadap rencana pembangunan sekolah negeri baru, yaitu SMPN 2 Driyorejo. Bersama Forum Kepala SMP/MTs se-Kecamatan Driyorejo, mereka menyurati bupati. Fasilitas pendidikan itu pun batal berdiri.

Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin menyatakan, Driyorejo kekurangan sekolah. Pihaknya pun telah melakukan kajian. Salah satu patokan dispendik adalah tiga tahun terakhir ketika banyak siswa yang tidak diterima saat PPDB SMPN 1 Driyorejo. Jumlahnya sampai ratusan anak.

”Dibanding dengan daya tampung itu, masih sisa seribu anak. Kajian dari mana jika masih kekurangan murid. Di sana itu banyak perumahan. Saya tidak mendirikan sekolah tersebut tanpa pertimbangan atau kajian,” tuturnya.

Sekolah itu juga dibangun atas permintaan warga. Di antaranya, kepala desa, warga perumahan, dan tokoh masyarakat. Mereka telah membubuhkan tanda tangan.

Dia menyatakan, Pergunu atau lembaga swasta lain belum menyampaikan keberatan tertulisnya ke dinas pendidikan. Menurut Mahin, mereka tidak perlu takut tidak mendapatkan murid karena jumlah lulusan SD di Gresik Selatan cukup besar. ”Swasta perlu membenahi manajemen dan pelayanannya agar bisa mendapatkan siswa,” tutur Mahin.

Untuk PPDB SMPN 33 Gresik, Mahin menjelaskan, pihaknya bakal menampung lima rombel atau setara 160 siswa. Untuk guru, jumlahnya belum ditentukan. Rencananya, Rabu (22/5) hal tersebut baru dirapatkan. ”Sekolah yang memiliki guru yang lebih-lebih nanti kami geser ke sana. PNS maupun guru honorer,” tandasnya.

Hanya Satu Sekolah, Sistem Zonasi Sulitkan Siswa

Dewan menganggap SMPN 33 Gresik merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Anggota Komisi IV DPRD Gresik Tri Prawito menyatakan, pembangunan sekolah baru bukan tidak berdasar. Hal tersebut menjadi rencana Dinas Pendidikan Gresik sejak jauh-jauh hari.

Jika tidak segera dibangun, tambah dia, masyarakat akan rugi. Sebab, hanya ada satu SMP negeri di Kecamatan Driyorejo. Yakni, SMPN 1 Driyorejo. Nah, PPDB sistem zonasi akan menyulitkan siswa dan wali murid jika hanya ada satu sekolah negeri. Aturan zonasi maksimal 5 kilometer. Jarak tersebut bisa diperluas jika sekolah tersebut belum memenuhi pagu.

Menurut catatan Prawito, pada PPDB tahun lalu SMPN 1 Driyorejo hampir menerima seribu pendaftar. Padahal, daya tampungnya hanya 356 murid. ”Terus ini siswanya lari ke mana? Kebanyakan lari ke luar Driyorejo. Biasanya ke Krian, Sidoarjo, dan SMP di kecamatan lain,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. ”Jadi, pembangunan memang seharusnya dilakukan. Kami lihat di kecamatan tetangga sudah punya minimal dua SMP negeri. Hanya Driyorejo yang baru satu,” katanya.

Prawito menyebut kekhawatiran guru swasta itu wajar. Namun, ada baiknya sekolah swasta lebih meningkatkan mutu dan kualitas lembaga mereka. Dengan begitu, kekurangan murid bisa diatasi. ”Masyarakat dan para tokohnya menginginkan sekolah baru ini ada,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda menambahkan, pihaknya sudah mendapat laporan soal penolakan guru swasta dari anggotanya. Melihat kondisi saat ini, perlu ada pembicaraan. Namun, komisi IV belum menerima aduan dari pihak mana pun. ”Soal SMPN 33 Gresik ini sudah dibahas di hearing beberapa waktu lalu. Saat kami ajukan usulan ke dispendik, mereka ternyata sudah memiliki planning,” paparnya.

Namun, politikus PPP itu berharap dispendik memiliki data. Khususnya jumlah sekolah di Driyorejo beserta muridnya. ”Nanti ketemu kebutuhannya,” ungkapnya.

Dalam rapat APBD 2019, pembangunan gedung SMPN 33 Gresik sudah dimasukkan anggaran. Jumlahnya Rp 2 miliar. Namun, karena pengerjaannya perlu kajian, pembangunan diundur pada 2020. ”Sementara anggarannya untuk kajian,” paparnya.