Lelang Jabatan Tunggu Dewanti Dilantik

Pelayanan terhadap warga Batu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu cukup tersendat. Terutama layanan yang mengharuskan tanda tangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

KOTA BATU – Pelayanan terhadap warga Batu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu cukup tersendat. Terutama layanan yang mengharuskan tanda tangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Lantaran, hingga kemarin (15/10) beberapa OPD belum memiliki pemimpin alias hanya menggunakan Plt (pelaksana tugas). Praktis, mobilitas pucuk pimpinan OPD terkait lebih banyak dan cukup sulit ditemui.

OPD tersebut adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK); Dinas Pariwisata, ULP (Unit Layanan Pengadaan); serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selain itu, posisi sekretaris daerah (sekda) juga masih kosong.

Hingga kemarin, Plt Wali Kota Batu Punjul Santoso belum memastikan lelang jabatan 5 kepala OPD yang kosong tersebut. Sebab, Punjul fokus memikirkan Plt Sekda Kota Batu yang baru. Sehingga, lelang jabatan kepala OPD berpotensi baru bisa dilakukan setelah pelantikan wali kota terpilih Dewanti Rumpoko 26 Desember mendatang. Perlu diketahui, Plt Sekda merupakan salah satu unsur penting dalam lelang kepala OPD tersebut. ”Ya belum lah. Masih fokus sekda dulu,” kata Punjul Santoso saat dikonfirmasi kemarin.

Punjul mengklaim, meski masih menggunakan status Plt di 5 OPD, tapi kinerjanya masih maksimal. Layanan kepada pun masyarakat bisa dijalankan dengan baik. ”Sekarang kan sudah ada Plt. Jadi, tidak ada masalah (pelayanan kepada warga, Red),” ucap mantan anggota dewan ini.

Selain itu, masih kata Punjul, ada regulasi yang melarang bahwa enam bulan masa jabatan kepala daerah yang akan habis tidak boleh mengganti atau memutasi OPD. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga, dalam waktu dekat ini sulit melakukan lelang atau mutasi jabatan. ”Yang mengatur langsung pusat,” ujarnya.

Lalu, apakah lelang jabatan tersebut akan dilakukan setelah Dewanti Rumpoko dilantik? Punjul tak langsung menjawab dengan tegas. Dia hanya memberi penjelasan normatif dan mengulang pernyataan sebelumnya. ”Sekarang ini yang penting adalah Plt sekda dulu. Nanti kan ada mekanisme dari pusat yang harus kami lalui,” terang politisi PDI P itu.

Sebenarnya, lanjut Punjul, pihaknya sudah meminta izin ke Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo beberapa bulan lalu. Namun, hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena musibah. ”Sebelum ada musibah Pak Wali Kota (Eddy Rumpoko), kami sudah minta izin ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) semacam itu (lelang jabatan untuk kepala OPD). Tapi, karena ada musibah, proses itu tidak bisa berlangsung,” ungkap dia.

Seperti diketahui, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terkena OTT KPK Sepetember lalu. Hal itu membuat beberapa agenda pemerintahan cukup terhambat.

Pewarta : Aris Dwi
Penyunting : Imam Nasrodin
Copy Editor : Arief Rohman