Larangan Eks Koruptor Nyaleg Sudah Berlaku

Ketua KPU

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan regulasi terkait larangan mantan narapidana (napi) korupsi jadi caleg, sudah mulai berlaku. Sekalipun memang, beleid tersebut belum ditandatangani Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly.

Ketua KPU, Arief Budiman mengklaim kalau pihaknya telah berdiskusi dengan para ahli hukum.

Hasilnya, walaupun PKPU pelarangan eks narapidana korupsi tidak ditandatangani Menkumham, namun tetap berlaku.

“Kami berdiskusi dengan para ahli hukum sejak kami menetapkan, maka peraturan berlaku sejak ditetapkan,” ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/6).



Arief mengaku belum menemukan aturan yang menyatakan, suatu PKPU berlaku saat adanya tanda tangan dari pejabat pemerintah.

Dia lantas mencontohkan di Mahkamah Konstitusi (MK) saja tidak pernah disebutkan dalam klausul UU, peraturan berlaku setelah ditanda tangani.

“Ya memang enggak diatur begitu, di mana-mana enggak ada,” katanya.

Walaupun dianggap PKPU ini menimbulkan polemik, Arief yakin hal ini tidak akan mengganggu tahapan Pemilu 2019 mendatang, di mana ada Pileg dan Pilpres.

“Enggak (tidak akan terganggu), tahapan kan tetap jalan,” ungkapnya.

Dia juga mempersilakan bila memang ada yang tak setuju dengan PKPU. Caranya dengan cara uji materi ke Mahakah Agung (MA). UU saja kata Arief bisa digugat apabila ada hal yang tidak sesuai.

“Ruangnya lewat MA bagi orang-orang yang enggak setuju silahkan judicial review ke MA. Enggak usah diperdebatkan,” tuturnya.

Menkumham Ogah, KPU Jalan Terus

Arief memgaku KPU juga telah berkonsultasi dengan dengan Menkumham Yasonna H Laoly mengenai peraturan tersebut. Walaupun pemerintah tidak sepakat, namun KPU tetap konsiten.

“Kami bertemu mereka (pemerintah), didiskusikan bagaimana enaknya, ya sudah akhirnya diputuskan seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly enggan mendatangani PKPU mengenai larangan eks napi koruptor menjadi caleg. Menurut Yasonna, dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, tidak adanya pelarangan? tentang mantan narapidana eks koruptor menjadi caleg.

“Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani susuatu yang bertentangan dengan UU,” ujar Yasonna beberapa waktu lalu.

Yasonna tak menampik bahwa apa yang dilakukan KPU adalah baik. Namun apabila berntentangan dengan UU Pemilu, dia menilainya sangat aneh.

(aim/JPC)