Laporan Keuangan Desa, Pakai Siskeudes Versi 2.0

KOTA BATU – Perangkat desa kian dimudahkan.  Ini karena sudah ada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) versi 2.0. Dengan aplikasi ini, pelaporan keuangan desa bisa lebih cepat.

Aplikasi ini telah disosialisasikan langsung anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati Ali Assegaf kepada kepada 19 kepala desa (kades) Kota Batu di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, kemarin.

Sebelum ada siskeudes versi 2.0, selama ini pelaporan keuangan dari perangkat desa pakai sistem manual. Dampaknya, laporan selalu molor. Jadi, pencairan honor perangkat desa pun ikut mundur.

Nah, dengan aplikasi baru ini, perangkat desa tinggal memasukkan data di aplikasi yang sudah dipayungi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu. ”Insya Allah tahun ini, online semua. Siskeudes ini harus semua dilaksanakan,” papar Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang ikut mendampingi Nurhayati kemarin.

Untuk diketahui, tahun lalu bantuan keuangan desa di Kota Batu dapat Rp 100 miliar atau lebih tepatnya Rp  100.482.761.023.  Rinciannya, Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari 9 desa mendapatkan Rp 50,1 miliar.

Sementara Kecamatan Batu digelontor Rp 23,1 miliar untuk 4 desa dan Kecamatan Junrejo dengan 6 desa sejumlah Rp 27,1 miliar. ”Dana yang diberikan kepada desa berbeda-beda, (rata-rata) bisa Rp 4 miliar–Rp 7 miliar lebih. Itu angka yang besar,” imbuh Dewanti.

Perpindahan dari manual ke online bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan tangan. Karena itu, perangkat desa harus diberi pelatihan. ”Sebab, semua harus komputerisasi sehingga masih butuh waktu,” tambahnya.

Sementara di sisi lain, dalam pemahaman Dewanti ada beberapa hal positif yang didapat. Salah satunya adalah soal pelaporan. ”Itu (pelaporan) sama dan lebih memudahkan. Tidak perlu repot lagi,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Batu, tahun 2017 pencairan ADD saja selesai di bulan Mei, sedangkan 2018 di bulan April. Kemudian di tahun 2019 ini bisa dibilang lebih cepat karena akhir Februari sudah diselesaikan, hanya saja masih belum cair.

Salah satu efeknya adalah keterlambatan gaji bagi perangkat desa itu sendiri. Namun, dengan adanya siskeudes versi 2.0 yang menggunakan online ini diharapkan bisa selesai Desember. Jadi, Januari bisa cair dan digunakan semaksimal mungkin, dalam artian tidak ada keterlambatan gaji lagi.

Faktor positif lainnya adalah program desa bisa terealisasikan dan terarah dengan baik. Jadi, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tidak banyak. ”Kalau silpanya banyak programnya banyak yang serapannya tidak bagus.

Kalau serapannya bagus, insya Allah program bisa berjalan dengan baik,” jelas Dewanti. Selain itu, dia meminta agar pemuda di desa yang lulus kuliah untuk membantu manajemen di desa. ”Agar baik perencanaan dan pelaporan keuangan benar,” tutupnya.

Di sisi lain, Komisi XI DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan tupoksinya sebagai pemateri sekaligus wakil rakyat. ”Dalam penerapannya, kami meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP) supaya membuat sistem pelaporan yang mudah supaya semua bisa mengetahui,” terangnya.

Muncullah siskeudes versi 2.0 dengan sistem online yang mana akan mempermudah kinerja perangkat desa.

Jadi, keuntungan dari kemudahan yang dirasakan seharusnya tidak hanya kepada berapa besar dana desa itu diberikan.

Tapi, berapa banyak desa yang menjadi maju dengan pengelolaan penggunaan dana desa ini. ”Karena tujuan dana desa ini yakni menyejahterakan rakyat, bukan justru kepala desa ditangkap karena penyalahgunaan dana desa,” tegas Nurhayati.

Pewarta               : Mochamad Sadheli
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Abdul Muntholib
Fotografer          : Mochamad Sadheli