Lapas Wanita Malang Pastikan Narapidana Bisa Ikut Pemilu

Perekaman E KTP di Lapas Wanita Malang, Kamis (17/1)

KOTA MALANG – Meskipun hilang kemerdekaan karena menjalani pidana, tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak boleh kehilangan haknya untuk ikut pemilu

Kamis (17/1) pagi seluruh lapas/rutan/LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Indonesia mengikuti kegiatan teleconference yang dilaksanakan dalam rangka rekam cetak KTP Elektronik (E KTP) serentak di Lapas/Rutan Sukseskan Pemilu 2019.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapas Narkotika Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama antara kementerian hukum dan HAM RI dengan kementerian dalam negeri sebagai bentuk kepedulian negara atas hak konstitusional para narapidana pada Pemilu 2019.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri direktur jenderal pemasyarakatan, menteri dalam negeri, ketua KPU, dan menteri hukum dan HAM. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengakomodir Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum memiliki E KTP yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti Pemilu 2019.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga negara. “Narapidana yang tidak sedang dicabut hak politiknya oleh putusan hakim, masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya,” kata Yasonna.



Sementara itu, kegiatan perekaman cetak E KTP serentak di lapas/rutan yang ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk hadir secara nyata dalam memberikan hak-hak konstitusional. Sehingga warga binaan mendapatkan hak pilihnya.

Pada kesempatan ini hadir di Lapas Wanita Malang petugas dari Dispendukcapil Kabupaten Malang yang langsung melakukan rekam cetak E KTP terhadap 13 orang WBP. Selain itu Lapas Wanita Malang juga akan melaksanakan rekam cetak E KTP pada tanggal 18 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kota Malang.

Kemudian, tanggal 19 Januari 2019 dilaksanakan rekam cetak E KTP oleh Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo. LPP Malang juga telah melayangkan surat kepada Wali Kota Surabaya tembusan kepada Dispendukcapil Provinsi Jawa Timur untuk melakukan rekam cetak E KTP terhadap WBP yang domisilinya di luar daerah dapat terjangkau oleh dispendukcapil kota/kabupaten.

Bentuk pelayanan ini akan terus diupayakan secara maksimal dengan harapan hak WBP sebagai warga negara tetap dapat dilaksanakan meskipun mereka berada di Lapas.

Penyunting: Kholid Amrullah
Foto: Lapas Wanita Malang