Lagi, Mafia Pajak Daerah Terbongkar

Penangkapan terhadap ZK dan EF, dua makelar pajak yang melarikan uang pembayar pajak sebesar Rp 984 juta pada awal Februari 2017, ternyata tak membuat jera makelar lainnya. Kemarin (18/4), tiga makelar pajak kembali diamankan tim gabungan badan pelayanan pajak daerah (BP2D), Polres Malang Kota, dan kejaksaan. Ketiganya berinisial S, NN, dan R. Dari aksi ketiganya, Pemkot Malang dirugikan hampir Rp 1 miliar. Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, tiga mafia pajak tersebut ”bermain” dengan modus mengurus pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) alias pajak jual beli tanah. Aksi mereka terungkap saat petugas BP2D menerima laporan dari salah satu notaris jika ada blangko BPHTB palsu.

Tim Pemeriksa Pajak Kota Malang

Petugas BP2D pun melakukan penelusuran hingga akhirnya berhasil membongkar modusnya. ”Ada pemalsuan tanda tangan staf BP2D dan ada penyalahgunaan blangko notaris oleh makelar pajak juga,” ujar sumber di internal BP2D kemarin.

Menurut dia, ada tiga kasus BPHTB yang tengah ditangani. Dan kerugian negara dalam setiap kasus ini mencapai ratusan juta rupiah. ”Tim penyidik juga berupaya menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak orang dalam (staf BP2D, Red),” ujarnya tanpa mengungkap siapa yang dimaksud pihak dalam tersebut.

Modus yang dilakukan mafia pajak ini, yakni dengan memalsukan blangko akta jual beli hak atas tanah dan bangunan milik notaris. Dokumen tersebut digunakan untuk menggelapkan BPHTB yang telah dibayarkan klien (pembeli dan penjual tanah).

Uang BPHTB itu seharusnya masuk ke kas negara melalui BP2D, tapi malah masuk kepada mafia pajak tersebut. Dari ketiganya, uang pajak yang dibawa lari hampir Rp 1 miliar.


Untuk diketahui, tarif BPHTB Kota Malang ditetapkan sebesar lima persen dari nilai perolehan objek pajak. Artinya, jika seseorang telah membeli tanah atau bangunan senilai Rp 1 miliar, maka dia dikenakan BPHTB Rp 50 juta.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sejumlah klien percaya saja kepada para mafia ini. Sebab, setelah melunasi pajaknya, mereka menerima bukti berupa surat setoran pajak daerah (SSPD). Dan ternyata, setelah ditelusuri oleh tim pemeriksa pajak, SSPD ini juga dipalsukan oleh para mafia tersebut.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto menegaskan, saat ini pihaknya memang getol melakukan perburuan terhadap mafia pajak. Sebab, keberadaan mafia ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, juga menurunkan kredibilitas pegawai pemerintahan di mata masyarakat.

Pengguna jasa makelar pajak juga dirugikan. ”Kami memang terus melakukan operasi makelar pajak. Sasarannya, menyikat semua mafia,” tegas mantan Kabag Humas Pemkot Malang tersebut.

Ade menduga, mafia pajak ini telah membentuk seperti sindikat atau jaringan. Sebab, sudah ada puluhan wajib pajak (WP) yang mengaku telah dirugikan. Mereka merasa telah membayar pajak ke BP2D, tapi ternyata bukti pembayaran itu palsu.

Pewarta: Nur Layla
Penyunting: Abdul Muntholib