Kuasa Hukum 4 Terdakwa 1 Ton Sabu Anggap JPU Terlalu Optimis






JawaPos.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut maksimal atau hukuman mati terhadap empat terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti sabu 1,03 ton. Kuasa hukum terdakwa Herdian Saksono menganggap tuntutan jaksa terlalu optimis.





Dia menganganggap tuntutan tersebut di luar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia (RI) No 35 tahun 2009, yang menjadi dasar mereka.





Herdian menjelaskan, fakta persidangan memperlihatkan keempat kliennya Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An, dan Hsieh Lai Fu, merupakan juru mesin dan ABK kapal MV Sunrise Glory. Kliennya tidak berada di perairan Indonesia dan tidak sedang mengarah ke Indonesia.





Sehingga hukum teritorial Indonesia tidak bisa ditetapkan kepada kliennya. Selain itu, interval antara ditangkapnya kapal dan temuan barang bukti yang berjarak dua hari juga menjadi fakta lain yang perlu diperhatikan.





Dia mengatakan, pada 7 Februari 2018 kapal MV Sunrise Glory yang saat diamankan di wilayah Selat Philips (TKP) tidak ditemukannya barang bukti. Baru kemudian di dermaga TNI tiga hari setelahnya atau pada 9 Februari 2018 baru ditemukan sabu sebanyak 1,03 ton.





“Indonesia sudah mengarah ke negara maju, namun kepastian hukumnya menjadi tanda tanya. Kalau logika ini dibenarkan semua kapal melintas bisa diamankan, baru barang bukti ditemukan tiga hari setelahnya,” kata Herdian seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam pada Selasa (30/10).






Apa yang mengganjal ini, lanjut Herdian akan dituangkan dalam nota pembelaan yang akan dibacakan pada 6 dan 13 November mendatang.






Herdian melanjutkan, apa yang ia lakukan adalah untuk menghadirkan kepastian hukum yang sebenarnya. Bukan melawan Indonesia dalam memberantas kejahatan narkotika, namun melawan kekonyolan proses hukum yang tampak.





“Masak harus tiga hari baru ditemukan, saya bukan tidak merah putih (nasionalis), saya mendukung pemerintah membetantas narkoba, tapi ini konyol,” kata Herdian lagi.





Sementara itu, Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin oleh Albina Dita Prawira, dari Pidum Kejagung menyampaikan tuntutan maksimal yang disampaikan JPU sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan seluruh terdakwa.





Terkait dengan pernyataan kuasa hukum terdakwa, Dita menyampaikan bahwa hal tersebut adalah hak tim penasehat. Apa yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan menjadi tidak akan mempengaruhi keputusan tim yang mengharapkan tuntutan maksimal dijalankan oleh hakim.





“Kita upayakan maksimal, walaupun nanti hakim yang memutuskan,” kata Dita.





(bbi/JPC)