Kritisi Omnibus Law, Pengamat: Bukan Transformasi, Tapi Trap Ekonomi

JawaPos.com – Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin kini tengah mengebut penyelesaian pembahasan substansi draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Banyak pihak justru khawatir dengan pembahasan yang terlalu cepat tersebut.

“Kalau saya waktu mendengar kata OL. Selama ini kan yang kita dengar hanya UU Minerba, UU Omnibus Law kan baru. Baru ada usai presiden dilantik. Bahkan tidak ada dalam kampanye presiden. Saya khawatir akan ada gap antara sektoral dengan OL, yang tujuannya adalah mempercepat,” ucap Koordinator Nasional Publish What You Pay (PYWP) Maryati Abdullah dalam diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/1).

Bukan itu saja, dia juga khawatir akan kesiapan dan lembaga yang ada, khususnya pemerintah daerah dan kementerian yang lain.

“Di Omnibus Law itu tidak hanya terkait dengan sektor pertambangan tetapi banyak juga sektor yang lainnya. Saya khawatir keinginan untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai dengan filosofi UU 33 ini terlalu disederhanakan hanya terkait ease of doing business (kemudahan berusaha) atau hanya sekedar entry to business,” tambah dia.

Menurutnya, yang terpenting adalah keberlanjutan bisnis itu sendiri yang ditopang oleh kelembagaan serta iklim investasi yang kuat. Pembahasan yang dirasa terburu-buru itu dianggap hanya akan mengajak masuk ke Indonesia untuk berbisnis saja, tapi tidak berkelanjutan.

“Saya berharap pemerintah membahas keduanya menjadi saling sinkron dan saling terkait dengan sistem lain dan tidak menyingkirkan fungsi-fungsi sosial masyarakat dan lingkungan hidup, karena itu menjadi kekhawatiran bersama,” katanya.

Terkait pertambangan, dia berharap Revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang tergabung dalam Omnibus Law nantinya dapat memberikan efek positif kepada lingkungan.

“Permasalahan lingkungan saat ini menjadi perhatian dunia. Kalau Indonesia mengabaikan hal-hal seperti itu, Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan bukan melakukan transformasi ekonomi, tapi trap ekonomi. Mungkin itu perlu dilihat dengan baik,” tutupnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking