Kritik Pedas YLKI: PLN Milik Negara Tapi Disuruh Mengemis | JawaPos.com

Kritik Pedas YLKI: PLN Milik Negara Tapi Disuruh Mengemis | JawaPos.com

JawaPos.com – Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah mengikuti harga pasar. 

Sebagai gantinya, pemerintah mengenakan pungutan tarif untuk kegiatan ekspor batu bara. Rencananya, pungutan tersebut sebesar USD 2-3 per ton.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras kebijakan itu. Menurutnya, PT PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN terbesar harus memungut biaya dari kegiatan ekspor.

“Bagi saya, ini merendahkan martabat PLN sebagai BUMN terbesar di negeri ini. Masa PLN yang milik negara tapi suruh mengemis atas saweran eksportir batu bara,” tuturnya.



Kalaupun harus dilakukan, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk baru bara juga tidaklah mudah. Berkaca pada BLU Sawit, badan tersebut berhasil dibentuk setelah 6 bulan.

Dirinya justru mengkhawatirkan potensi korupsi maupun main uang dari pembentukan BLU. Hal itu berpotensi mengganggu keuangan PLN.

“Kemudian kita tahu untuk membentuk BLU itu tidak gampang. Perlu waktu, perlu nyogok, hasilnya apa? proses pengambilan uang itu tidak gampang dan menggangu cash flow. Ini lagi-lagi berbahaya bagi konsumen,” tandasnya.

(hap/JPC)