30.9 C
Malang
Jumat, April 5, 2024

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi PKH Tumpang

 

MALANG KABUPATEN – Polisi menyelidiki kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Ada dua program yang diduga diselewengkan oleh oknum pendamping desa. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode 2017-2022 lalu.

Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro menjelaskan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

Meski begitu, dia mengaku sudah mengantongi nama terduga pelaku. “Inisialnya AS. Dia (terduga pelaku) merupakan pendamping PKH di desa tersebut,” terang Wahyu kemarin (24/2).

Dari laporan awal, modus AS menyelewengkan dana bantuan untuk keluarga tidak mampu itu diduga berlangsung lima tahun, yakni sejak 2017 hingga tahun lalu.

Baca Juga:  Hamili Kepponakan, Dihukum 15 Tahun Penjara

Kala itu, terduga pelaku mendampingi 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Baca Juga : Dorong Warga Penerima PKH Rintis Usaha Mandiri.

“Modusnya, terduga pelaku tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 22 keluarga itu (KPM),” imbuh Wahyu.

22 KPM itu diketahui ada yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun sudah tidak terdeteksi komponen syarat penerima bantuan.

Dengan tidak diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sejak 2017 lalu itu AS melakukan penarikan uang dari sejumlah bank milik negara.

Untuk diketahui, PKH cair empat kali dalam satu tahun. Nominal bantuan yang diterima setiap KPM tidak sama.

Sebab, komponen dan jumlah yang diterima berbeda-beda. Ibu hamil dan anak usia dini misalnya, masing-masing menerima Rp 250 ribu.

Baca Juga:  Tusuk Anak dan Istri, Dihukum 10 Tahun Bui

Sedangkan anak sekolah, untuk jenjang SD menerima Rp 75 ribu, jenjang SMP Rp menerima 125 ribu, SMA menerima Rp 166 ribu, disabilitas berat dan lansia dijatah Rp 200 ribu. (Bersambung ke halaman selanjutnya)

 

MALANG KABUPATEN – Polisi menyelidiki kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Ada dua program yang diduga diselewengkan oleh oknum pendamping desa. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode 2017-2022 lalu.

Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro menjelaskan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

Meski begitu, dia mengaku sudah mengantongi nama terduga pelaku. “Inisialnya AS. Dia (terduga pelaku) merupakan pendamping PKH di desa tersebut,” terang Wahyu kemarin (24/2).

Dari laporan awal, modus AS menyelewengkan dana bantuan untuk keluarga tidak mampu itu diduga berlangsung lima tahun, yakni sejak 2017 hingga tahun lalu.

Baca Juga:  Pembunuh PSK di Songgoriti Cenderung Psikotik, Keseharian Tampak Normal

Kala itu, terduga pelaku mendampingi 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Baca Juga : Dorong Warga Penerima PKH Rintis Usaha Mandiri.

“Modusnya, terduga pelaku tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 22 keluarga itu (KPM),” imbuh Wahyu.

22 KPM itu diketahui ada yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun sudah tidak terdeteksi komponen syarat penerima bantuan.

Dengan tidak diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sejak 2017 lalu itu AS melakukan penarikan uang dari sejumlah bank milik negara.

Untuk diketahui, PKH cair empat kali dalam satu tahun. Nominal bantuan yang diterima setiap KPM tidak sama.

Sebab, komponen dan jumlah yang diterima berbeda-beda. Ibu hamil dan anak usia dini misalnya, masing-masing menerima Rp 250 ribu.

Baca Juga:  Hamili Kepponakan, Dihukum 15 Tahun Penjara

Sedangkan anak sekolah, untuk jenjang SD menerima Rp 75 ribu, jenjang SMP Rp menerima 125 ribu, SMA menerima Rp 166 ribu, disabilitas berat dan lansia dijatah Rp 200 ribu. (Bersambung ke halaman selanjutnya)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/