KPK Usik Rumdis Dosen UB

MALANG KOTA – Perumahan dosen Universitas Brawijaya (UB) di kawasan sekitaran Jalan Cikampek menyimpan masalah. Para penghuni yang mayoritas guru besar (gubes) itu diduga telah mengalihkan status aset, dari rumah negara menjadi milik pribadi. Rektorat UB meminta penghuni perumahan dosen segera mengembalikan status aset seperti semula, sementara mereka bersikukuh membeli secara sah. Benarkah para gubes itu mencaplok aset negara? Atau justru profesor itu korban administrasi masa lalu?

Dugaan pengalihan status aset itu terungkap dari surat Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS kepada penghuni perumahan dosen di Jalan Cikampek. Dalam surat bernomor 11631/UN10/KP/2018 itu disebutkan, penghuni diminta menyerahkan sertifikat hak milik (SHM). Sebab, mereka ditengarai telah mengalihkan status perumahan dari rumah negara golongan II menjadi golongan III.

Untuk diketahui, rumah negara golongan II tidak bisa dialihkan statusnya menjadi hak milik. Sebab, rumah itu disediakan untuk aparatur sipil negara (ASN). Dan mereka wajib mengembalikan setelah pensiun. Sementara rumah negara golongan III boleh disertifikatkan menjadi hak milik dan sah jika dijual. Namun tidak semua rumah negara golongan II bisa dialihkan menjadi golongan III.

Dalam surat tertanggal 9 November 2018 lalu itu, Nuhfil berjanji memberi tiga hal jika penghuni bersedia menyerahkan SHM. Pertama, tetap mengizinkan menempati perumahan hingga janda atau dudanya meninggal. Kedua, proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan dihentikan. Ketiga, Kejati Jatim hanya akan memproses pembatalan SHM, serta mengembalikan rumah dinas dari golongan III menjadi II.


”Sesuai rekomendasi BPK pada rektor, rumah dinas itu harus kembali ke negara. Artinya ya tetap menjadi rumah dinas,” ujar Agus Yulianto SH MH, kuasa hukum rektorat UB, saat dikonfirmasi, kemarin.

Penelusuran Jawa Pos Radar Malang, polemik rumah dosen UB terjadi sejak 2009 lalu, saat kepemimpinan rektor UB Prof Dr Ir Yogi Sugito MS. Januari 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya jual beli aset negara yang tidak sah di perumahan dosen UB. Polemiknya tidak hanya di kawasan Jalan Cikampek. Tapi juga di perumahan Jalan Cibogo, beberapa di Jalan Cipayung dan Jalan Cimahi.

Temuan KPK itu ditindaklanjuti oleh UB dengan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada Februari 2009 lalu, Yogi meminta BPN menangguhkan pengurusan SHM di perumahan dosen kawasan Jalan Cikampek. Sebab, pihak UB yakin bahwa perumahan tersebut berada di tanah UB.

Dasarnya pada site plan bernomor 425.12C.1/92/451.15/82 yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dalam site plan yang diketahui wali Kota Malang itu, disebutkan bahwa perumahan dosen itu masih menyatu dengan sertifikat induk UB.

Wartawan koran ini mencoba mengonfirmasi kepada penghuni perumahan dosen tersebut. Beberapa gubes yang ditemui di rumahnya, menolak namanya dikorankan. Dosen yang pernah berkarir di pemerintah pusat itu menceritakan awal mula mendapatkan rumah dinas tersebut. ”Kami mendapat rumah ini atas tawaran Departemen Pekerjaan Umum (kini Kementerian PUPR). Kami membeli rumah dinas ini dengan cara mengangsur,” ujarnya.

Waktu itu, sekitar tahun 2000-an seluruh guru besar mendapatkan kredit rumah. ”Sistemnya sewa beli. Diberi waktu nyicil selama 20 tahun. Kemudian ada kabar baru, bisa melunasi lima tahun saja, SHM-nya sudah langsung keluar,” kata pria yang sudah mengosongkan rumah dinas dosen UB itu sejak beberapa waktu lalu.

Dia yakin, pembelian rumah dinas ini bukan kewenangan UB. UB pun juga bukan pihak ketiga yang mengadakan perjanjian pembelian. Seluruhnya, murni dari pihak dinas PU di bawah Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan para gubes waktu itu.

”Sewaktu lunas selama lima tahun, sistem mendapatkan SHM ini mudah. Kami cuma disuruh ke kantor BPN untuk mendapatkan sertifikat hak milik (SHM),” kata pria yang juga merupakan guru besar bidang soshum ini.

Dari 50 unit rumah dinas, baru 30 penghuni yang mengantongi SHM hingga 2008 lalu. ”Sisanya, ada yang masih dalam tahap pelunasan. Ada juga yang sudah lunas tapi gagal dapat SHM,” ujarnya.

Dia menolak dituding menyerobot aset negara. ”Jika ada tudingan kami membalikkan hak rumah dinas dari golongan II ke golongan III, tidak sepenuhnya benar,” ujarnya.

Perkara lain yang dianggap tidak fair, adalah tidak adanya itikad baik terkait kompensasi. Nasib mereka seolah terkatung-katung tak jelas setelah sekian lama mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.  ”Kami mencicil rumah dengan uang sendiri. Jelas sesuai instruksi dinas PU kala itu. Terus tiba-tiba disuruh mengembalikkan oleh UB, aneh,” kata dia lagi.

Sementara, penghuni lain menyatakan, mereka telah dipanggil Kejati pada 1 November 2018 lalu terkait polemik rumah dinas dosen UB. ”Kami diminta menjadi saksi dan kami menjelaskan alasan mendiami rumah dinas. Sayang, tidak digubris,” ujar pria yang pernah berada di lingkaran Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Setelah beberapa dipanggil Kejati, dia menyatakan ada perpecahan di kalangan penghuni perumahan dosen itu.  Sekitar 36 penghuni tidak bersedia mengembalikan SHM. Sedang 14 sisanya bersedia mengembalikan SHM.

Terpisah, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani A.R MS menyatakan, masalah rumah dinas ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. ”Saya belum mengetahui detail pasti kasus ini. Saya masih baru, dan masih mempelajarinya,” kata dia.

Terkait undangan pertemuan antara rektor dan 50 warga pada 17 November lalu, Nuhfil menjelaskan kalau pertemuan tersebut hanya diskusi ringan yang bersifat kekeluargaan. ”Betul memang membahas itu (polemik perumahan dosen UB). Tapi kami berniat membicarakan ini secara ringan. Sekali lagi, secara kekeluargaan,” kata mantan dekan fakultas pertanian ini.

Pewarta: Sandra Desi
Copy Editor: Amalia
Penyunting: Mahmudan