KPK Temukan Tujuh Gratifikasi

MALANG KOTA – Kasus korupsi yang menyeret 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada 2017 lalu, bisa jadi bukan kasus terakhir. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih punya data baru. Setidaknya ada tujuh laporan kasus gratifikasi yang bersumber dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.

”Kami nggak bisa menyebutkan item-nya apa saja. Intinya, dari puluhan laporan yang kami terima, di Kota Malang tercatat ada 7 laporan gratifikasi yang bersumber dari pegawai Pemkot Malang,” kata Deputi Pencegahan Direktorat Gratifikasi KPK Yuli Kamalia seusai kegiatan sosialisasi gratifikasi bagi ASN di lingkungan Pemkot Malang di Hotel Atria kemarin (21/8).

Dia menyebut, laporan tersebut dikatakannya berhubungan dengan jabatan. Laporan tersebut masuk dalam catatan KPK sejak 2015–2019. Baik itu dari pihak yang memiliki hubungan kerja dengan penerima gratifikasi ataupun orang di luar tersebut. ”Secara rinci laporannya seperti apa nggak bisa diinfokan. Karena itu internal kami. Intinya ada laporan,” tegasnya.

Dia mengapresiasi pihak yang berani melaporkan jika ada dugaan korupsi. Karena dari laporan itulah dasar KPK melakukan penyelidikan hingga penyidikan. ”Kalau memang menemukan atau melihat tindakan seperti itu (dugaan korupsi) langsung dilaporkan. Jangan takut,” tegas dia.

Dari data KPK, Yuli menambahkan, kasus gratifikasi yang banyak ditangani terkait pengadaan barang dan jasa. ”Kalau dilihat dari aktornya, paling sering (korupsi) dilakukan DPR ataupun DPRD,” ungkapnya.



Dalam forum itu, dia memaparkan ada tujuh kriteria tindakan korupsi jika dilihat dari delik atau tindak pidananya. Yakni, merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

”Dan yang paling sering kami tangani selama ini terkait suap, gratifikasi, dan pemerasan,” paparnya. ”Sedangkan untuk titik-titik terjadinya korupsi biasanya saat ada mutasi pegawai, perizinan, penetapan anggaran dan atau pada saat pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Sementara itu, dari data yang disampaikan dalam acara tersebut, saat ini Indonesia masuk dalam zona merah. Artinya, tindakan korupsi masih terjadi dan angkanya tinggi. Disebutkannya bahwa indeks nilainya yaitu berada di angka 38. Sedangkan untuk ranking-nya berada di urutan 89 dari 180 negara korupsi di dunia.

”Jadi, masih banyak nilai yang harus dibutuhkan untuk sampai 100 dan menghilangkan predikat wilayah merah itu. Kalau bisa sampai seratus nilainya, Indonesia berarti sudah bebas dari korupsi,” terangnya.

Dia menyarankan kepada pejabat eksekutif dan legislatif agar jangan sampai korupsi. Sebab, menurut dia, dampak dari hal tersebut banyak sekali. ”Selain negara mengalami kerugian, masyarakat yang semestinya harus mendapatkan layanan jadi terabaikan,” harapnya.

Menanggapi adanya hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan memang tidak mudah menghilangkan tindakan koruptif. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.

Namun, pihaknya dengan tegas untuk memeranginya. ”Ini ke depan yang harus kita perangi bersama-sama. Budaya-budaya yang sesungguhnya membawa dampak yang tidak baik terhadap pelayanan publik harus kita perangi. Salah satunya korupsi ini,” tuturnya.

Untuk meminimalisasi kebiasaan koruptif tersebut, Pemkot Malang mendigitalisasi semua bentuk layanan publik. Kebutuhan masyarakat bisa terlayani tanpa harus adanya pertemuan antara yang dilayani dan melayani.

”Jadi, akan kami pangkas beberapa proses-proses yang selama ini yang biasa dilakukan. Paling tidak ya kurangi face-to-face (pertemuan) atau berkomunikasi antara keduanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mencontohkan salah satunya yaitu terkait pelayanan publik di kelurahan. Ke depan masyarakat bisa melakukan semua proses terkait data yang diperlukan dilakukan di rumah.

Kemudian pegawai kelurahan hanya tinggal memasukkan datanya ke kelurahan. Dan langsung selesai. ”Sesungguhnya di tahun ini kami sudah berbasis IT. Tapi, untuk keseluruhannya kami segerakan. Dengan begitu, insya Allah gratifikasi tidak akan terjadi,” kata Sutiaji.

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Abdul Muntholib