KPK Datangi DPRD Kota Malang, Ada Apa Ya?

MALANG KOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang, Senin (13/8). Kedatangan tim KPK tersebut untuk memberikan sosialisasi terkait aplikasi online LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) atau e-LHKPN.

Dian Widiarti, Spesialis Direktorat LHKPN KPK RI menyampaikan, sosialisasi peraturan KPK no. 7 tahun 2016 kepada anggota dewan Kota Malang untuk mengenalkan tata cara penggunaannya.

“Jadi ada perubahan dari pelaporan secara manual yang sekarang menjadi online. Dengan e-LKHPN ini kita memberikan penjelasan. Sehingga tidak ada kesulitan dalam penggunaan karena ini aplikasi yang masih baru,” ujarnya.

Perubahan LKHPN manual ke online ini adalah untuk mempermudah pelaporan setiap anggota dewan. “Kalau dulu secara manual kan harus menyertakan lampiran dan menumpuk banyak, biaya juga lumayan. Dengan aplikasi ini mereka bisa menyicil, dan cukup efektif sehingga mempermudah mereka untuk melapor,” imbuhnya.

Karena masih tergolong aplikasi baru, banyak anggota dewan yang merasa kesulitan untuk login. Sosialisasi kali ini lebih fokus pada sistem penggunaan agar anggota dewan lebih jeli dan tidak ada kendala.

“Ini proses, kedepannya akan lebih meningkat. Momentum adanya aplikasi e-LHKPN ini kita harapkan pelaporannya juga meningkat. Saat ini untuk pelaporan LKHPN 2017, memang belum bisa tepat waktu tapi bisa dicicil. Semoga ke depan bisa tepat waktu,” tandasnya.

Pewarta: Arifina
Penyunting: Kholid Amrullah
Fotografer: Arifina