Kota Malang Sisakan 35 Ribu Warga Miskin

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih punya tanggungan mengentaskan puluhan ribu warganya yang masuk kategori miskin. Warga Kota Malang harus dilatih mandiri dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Saat ini masih ada sekitar 35 ribu jiwa tercatat sebagai penduduk miskin.

Data tersebut dijelaskan Wali Kota Malang Sutiaji dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Balai Kota Malang kemarin (22/10). Dia menyebut, ada sekitar 34 hingga 35 ribu jiwa penduduk miskin.

Jumlah tersebut sekitar 4 persen dari jumlah penduduk Kota Malang yang mencapai 900 ribu jiwa. ”Dari data yang ada, masih sekitar tiga puluh lima ribu jiwa (warga miskin, Red),” jelasnya kepada wartawan.

Tentu program pengentasan kemiskinan, pihaknya berkomitmen agar bisa benar-benar efektif. Hanya saja, ada permasalahan yang menurut dia menjadi faktor tidak maksimalnya program pengentasan kemiskinan selama ini.

Yaitu masalah database yang disebutnya kurang akurat. ”Masalahnya database, ini penting, akurasinya harus jelas. Selama ini masih banyak tumpang tindih dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan,” kata politikus Demokrat itu.

Tumpang tindih yang dimaksud Sutiaji, yaitu adanya program yang tidak berkelanjutan. Misalnya organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program, namun kemudian tidak dilanjutkan hingga tuntas.

”Misalnya ada dinas yang mengadakan pelatihan, tapi tidak berkelanjutan. Hanya menjadikan pengangguran terampil, ini yang harus dicari solusinya,” kata wali kota kelahiran Lamongan itu.

Menurut Sutiaji, harus ada tindak lanjut dari program yang digulirkan. Masyarakat yang sudah terlatih terampil, dia menyatakan, perlu didorong untuk masuk dalam dunia kerja atau usaha.

Sehingga harapannya, ekonomi mikro kecil tidak lagi jalan di tempat. ”Kami juga minta perbankan menggencarkan program laku pandai untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi perbankan,” tegasnya.

Memang, salah satu masalah dalam dunia usaha yaitu sulitnya mencari suntikan modal. Perbankan juga belum tentu pro rakyat. Maka Sutiaji menyatakan, pengentasan kemiskinan tidak melulu dengan sistem dan skala prioritas.

Pemberantasan bank titil atau rentenir menurut dia juga harus dilakukan. ”Sekarang sudah ada BPR Tugu Artha dan Baznas. Masyarakat bisa pinjam tanpa bunga,” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani