KontraS Sebut Jokowi Hanya Beri Janji Manis

KontraS Sebut Jokowi Hanya Beri Janji Manis

RADAR MALANG ONLINE – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintah Presiden Joko Widodo dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Tepat pada, Rabu, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior di Papua.

“Sampai dengan menjelang akhir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi, penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji,” kata Koordinator KontraS, Yati Andriyani melalui keterangan tertulis, Kamis (14/6).

Peristiwa Wasior hanya satu dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua yang belum diselesaikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan, terdapat dugaan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban, sedikitnya empat orang tewas, 39 orang terluka akibat penyiksaan, lima orang menjadi korban penghilangan paksa dan satu orang menjadi korban kekerasan seksual.

“Pada tahun 2004 berkas penyelidikan ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan. Namun hingga saat ini tidak ada kemauan (unwillingness) dari Kejaksaan Agung untuk melakukan proses penyidikan perkara ini,” pinta Yati.

Yati menjelaskan, pihkanya telah berusaha bolak balik mengurus berkas perkara antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, namun berkas tersebut telah kembali diserahkan kepada Kejaksaaan Agung pada 2008.

Oleh karena itu, Yati menilai sikap Jaksa Agung tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional dalam merespon perhatian internasional mengenai persoalan di Papua.

Lebih lanjut, Yati menuturkan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member) pada 8 Juni 2018 lalu, harusnya menjadi sebuah jalan pembuka bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua sesuai dengan aturan dan standar HAM yang berlaku.

“Karena bagaimanapun juga pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB didapat dari banyaknya pencitraan baik di forum internasional soal kualitas HAM dalam negeri yang nyatanya mengalami stagnansi,” pungkasnya.

(rdw/JPC)