Komitmen BPKAD Rancang Keuangan Sesuai Standar BPK

Komitmen transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang jalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerja keras Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang jadi kunci utamanya.

Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan yang diterima Pemkab Malang tersebut melengkapi capaian serupa yang didapatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Dari LKPD yang dilaporkan, Pemkab Malang dianggap bisa menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan yang dibuat. Selain itu, kriteria yang dipakai juga sesuai dengan yang digunakan BPK dalam melakukan penilaian laporan keuangan. ”Penghargaan ini menegaskan komitmen kami dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan arahan BPK,” terang Kepala BPKAD Kabupaten Malang Dr Ir Sri Meicharini MM.

Dia menambahkan, salah satu poin penting keberhasilan yang dicapai adalah pendampingan BPKAD Kabupaten Malang dalam pengelolaan dana desa (DD). Dengan jumlah desa mencapai 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan, proses pendampingan yang dilakukan sepanjang tahun 2016 cukup optimal.

Selama ini, jumlah DD yang diploting dari pusat selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, Kabupaten Malang mendapatkan DD sebesar Rp 312,9 miliar atau tiap desa rata-rata mendapatkan Rp 720,4 juta. ”Tahun depan ditargetkan naik lagi sekitar 10 persen. Ini bukti bahwa realisasi DD bagus,” kata perempuan kelahiran 24 Mei 1960 ini.

Untuk tahun depan, DD yang dijatah untuk desa di Kabupaten Malang menjadi Rp 320,3 miliar. Itu artinya, rata-rata tiap desa memperoleh jatah anggaran Rp 847,4 juta. Sehingga, pihaknya juga akan lebih intens melakukan pendampingan ke ratusan desa di Kabupaten Malang.



Bahkan, sebelum DD dicairkan, pihaknya melakukan bimbingan teknis (bimtek) ke perangkat desa. ”Supaya dananya tepat sasaran,” ungkap perempuan asli Pasuruan ini.

Selain itu, dia melanjutkan, pihaknya juga selalu berupaya mendukung program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Sebab, secara fungsional, tugas pokok dinasnya adalah menjaga kelancaran arus keuangan dinas teknis tersebut.

”Kalau sudah waktunya ciar, ya harus dicairkan. Termasuk di dalamnya untuk dinas teknis yang menjalankan tiga pilar prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, pariwisata, dan lingkungan,” terang birokrat perempuan yang memiliki dua anak ini.

Lebih lanjut, Meicharini merinci, ada beberapa funsi BPKAD yang berusaha untuk dioptimalkan lagi. Di antaranya, dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD, serta pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan akuntansi.

”Ini yang setiap tahun kami tingkatkan, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar bisa mendukung jalannya pembangunan,” ungkapnya.

Pewarta: Imam Nasrodin
Penyunting: Achmad Yani
Copy Editor: Arief Rohman