Klaim Tiongkok Berdaulat di Perairan Natuna Sebuah Kesalahan Besar

Klaim Tiongkok Berdaulat di Perairan Natuna Sebuah Kesalahan Besar - JPNN.com

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R saat memberikan pengarahan kepada seluruh personel Bakamla RI wilayah Jakarta di Aula Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). Foto: Humas Bakamla RI

jpnn.com, JAKARTA – Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R mengatakan klaim China atau Tiongkok berdaulat di wilayah perairan Natuna merupakan kesalahan besar.

“Sesungguhnya kita berdaulat penuh dan hukum nasional dapat diberlakukan,” tegas Laksdya Taufiq dalam pengarahannya saat memimpin apel besar seluruh personel Bakamla RI wilayah Jakarta di Aula Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Menurut Tautiq, Bakamla atau Indonesian Coast Guard mengemban tugas sebagai penjaga lautan Nusantara. Oleh karena itu, dia mendorong seluruh personel Bakamla untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Laksdya Taufiq mengingatkan agar cerdas dalam menyikapi situasi yang berada di Natuna. Pada awalnya, dirinya menerapkan pola operasi bersifat kontinu kemudian diubah dengan mengedepankan data intelijen preparation battle dan analisa dari Puskodal.

“Saya bangga dengan prajurit-prajurit saya yang saat ini sedang bertugas di Natuna. Dia tidak disiapkan untuk itu tetapi mampu melakukan tugas dengan baik,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Bakamla RI sebagai institusi operasional dalam menghadapi situasi nasional akan bekerja berdasarkan otoritas nasional yaitu Presiden. Pasalnya, Bakamla RI berada di bawah Presiden maka operasi Bakamla RI selalu terukur dan menghindari miscalculation supaya tidak meningkat eskalasi.

“Karena semangat dari aturan pelibatan Bakamla RI adalah pertama mencegah terjadinya konflik dan menghindari konflik itu terjadi. Kedua adalah hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 dan ketiga adalah kebijakan nasional. Itulah elemen kekuatan yang saya gunakan untuk melindungi satuan sendiri maupun satuan lain.

Sesuai dengan instruksi presiden terkait situasi di Natuna dikatakan tidak ada kompromi dengan China tetapi melakukan tindakan terukur. Adapun tindakan Bakamla RI saat ini terhadap 50 kapal ikan China dan 2 China Coast guard, Kepala Bakamla secara tegas memerintahkan personelnya untuk mengusir mereka karena mengklaim perairan Natuna.