Kibarkan Bendera Perang Lawan Korupsi

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bibit Samad Rianto saat pengukuhan di Universitas Islam Malang (Unisma) kemarin (30/8).

MALANG KOTA – Butuh gerakan masif yang dilakukan banyak orang untuk memerangi korupsi. Nah, tonggak awal perang terhadap korupsi itu dilakukan di kampus Universitas Islam Malang (Unisma) kemarin (30/8).

Ada 40 orang yang disiapkan untuk menjadi ”tombak-tombak” melawan korupsi di Malang Raya. Mereka dikukuhkan sebagai anggota DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya.

Pengukuhan itu dilakukan oleh Ketua Umum GMPK Bibit Samad Rianto. Selain itu, pada acara kemarin, hadir pula Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki, Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, dan pengacara Gunadi Handoko.

Bibit menyatakan, korupsi harus bisa dicegah sedini mungkin. Dia lantas menyontohkan korupsi dana desa yang marak terjadi di daerah-daerah.

Pria yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyampaikan, penyelewengan dana desa acap kali terjadi bukan karena kesengajaan pelakunya. ”Tapi, ada pula kasus di mana aparatur desa belum paham soal pengelolaan dana desa,” ujar pria berusia 71 tahun itu.

Karena pemahaman yang rendah itu, banyak pula aparatur yang tidak bisa menggunakan dana desa. ”Ada 241 desa yang tidak bisa mencairkan dananya, karena mereka (aparatur desa) tidak bisa membuat RAP (rencana anggaran pelaksanaan),” ujar dia.

Bibit yang pada 1997 silam pernah menjadi wakil kepala Polda Jawa Timur itu menerangkan, desa kekurangan tenaga ahli. Perangkat desa tidak bisa menghitung berapa sebenarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan, misalnya.

”Padahal, mereka harusnya bisa mengajak tukang yang ada di desa. Mereka itu sebenarnya ahli dan bisa berhitung,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD GMPK Malang Raya Abdul Aziz menyebutkan bahwa dibentuknya gerakan tersebut di Malang adalah untuk memberi masukan yang konstruktif. ”Tujuannya adalah untuk mengedukasi pemerintah desa,” ucap pria yang juga dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim itu.

Dia berharap GMPK akan memberikan masukan serta kritik bagi pemerintah desa untuk meminimalisir korupsi di desa-desa.

Pewarta: Gigih Mazda
Penyunting: Indra Mufarendra
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Darmono