Pemkot Batu Ketir-Ketir Tunggu Hasil Audit BPK

Balai Kota Among Tani Kota Batu.

KOTA BATU – Bagus tidaknya pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun lalu segera diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebentar lagi dirilis. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 diharapkan bisa dipertahakan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu M. Chori berharap laporan hasil audit BPK tak berubah. ”Kami harap audit BPK tetap mendapatkan WTP,” kata dia.

Pihaknya sungguh tak berharap hasilnya malah turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW). ”Ini sudah menjadi tugas kami bersama untuk berkerja keras, terus memperbaiki kinerja keuangan kami agar tetap bagus,” tuturnya.

Sekarang ini, lanjut Chori, semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus berbenah. Termasuk dalam perubahan sistem. ”Jika memang ada regulasi yang menghambat, harus segera disesuaikan, dan lakukan inovasi,” ujar dia.

Hal itu juga berlaku pada pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil audit yang didapatkan tidak berubah dari sebelumnya.



Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo menyampaikan bahwa tidak hanya eksekutif yang ketir-ketir menunggu hasil audit BPK.

”Ya, kami sebagai lembaga pengontrol pemerintah sudah berusaha untuk bersama-sama menuju hasil ke sana (WTP),” kata dia.

Namun, lanjut Cahyo, apa pun hasil yang keluar nanti harus diterima. ”Kalau hasilnya tidak seperti itu (WTP), semua harus siap menerima dan membenahi,” terang dia.

Dia mengatakan, DPRD sudah siap menyambut hasil dari BPK itu. ”Kalau audit keluar kan nanti ada catatan-catatan. Itu harus segera dibenahi,” terang politikus dari PDIP itu.

Saat ini, pihaknya juga mendorong eksekutif untuk bergegas mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). ”Jangan terlambat mengajukan PAK,” kata dia.

Dengan dipercepatnya pengajuan PAK, kata dia, pembahasannya nanti juga bisa cepat selesai. Dan program yang diajukan di PAK bisa dikerjakan dengan waktu yang lebih lama.

”Draft, konsep rancangan (program setelah PAK) tahunan itu, semua dinas sudah punya. Ini yang harus segera diajukan untuk ditata, dengan begitu tidak harus menunggu,” kata dia.

Cahyo mengingatkan, pengajuannya jangan sampai molor seperti tahun lalu. Hal seperti itulah yang membuat silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) membengkak.

Pada 2016, silpa Kota Batu kurang lebih Rp 74 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 membengkak menjadi sekitar Rp 138 miliar. Meninggalnya Sekretaris Daerah (Sekda) kala itu, Achmad Suparto, juga lambatnya proses penggantinya, membuat pembahasan molor. Program pun tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

Nah, tahun ini Cahyo harap hal itu tidak terjadi lagi. ”Kalau kami dok (setujui), waktunya tinggal satu bulan-dua bulan pengerjaan. Mana bisa? Tidak bisa kerja hanya satu bulan-dua bulan,” katanya.

Pembahasan yang lebih cepat, kata Cahyo, agar waktu pengerjaan program setelah PAK bisa tepat waktu.

”Setelah audit, nantinya segera PAK, dan program berjalan tepat waktu. Sehingga efektif penyerapanya. Jangan sampai jadi silpa besar lagi. Karena itu tidak bagus. Diberi anggaran kok tidak bisa menggunakan,” tutup Cahyo.

Pewarta: Aris Dwi
Penyunting: Ahmad Yani
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Bayu Eka