Kesbangpol Jaksel Tegaskan Tidak Ada Larangan Untuk Warga Beribadah

JawaPos.com – Spanduk berisi pelarangan gereja di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah diturunkan oleh Satpol PP. Namun ini menjadi kecaman yang serius karena isi daripada spanduk seperti kecaman.

Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, Mohammad Matsani menyatakan hal ini sudah diselesaikan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Sehingga, dia meyakinkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Upaya sudah diupayakan, ada komiumikasi yang persuasif dengan masyarakat, agar tidak terpancing kegiatan-kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mendirikan tempat ibadah,” jelasnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/1).

Matsani pun mengacu kepada tata cara pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.



Aturan ini berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Persyaratan itu antara lain, mempunyai 90 orang jemaat, serta dukungan warga sekitar gereja paling sedikit 60 orang. “Kami tetap mengacu kepada SKB 2 Menteri, tidak ada satupun larangan kepada umat beragama untuk melakukan Ibadahnya sesuai agama masing-masing,” tegas Matsani.

Maka dari itu, dia mengimbau untuk masyarakat dapat menghargai satu sama lain atas keyakinan masing-masing. “Ya begitulah (jadi) itu berlaku sama dengan pendirian tempat ibadah lainnya,” tandasnya.

Sebelumnya, spanduk pelarangan pendirian gereja sempat terpasang di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Durian, Jakarta Selatan.

“Pokoknya tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami, yang masih mayoritas Islam!,” begitu isi dari poster yang mengatasnamakan warga Jagakarsa.

Editor           : Bintang Pradewo

Reporter      : Reyn Gloria