Kepentingan Masyarakat atau Ego Sesaat?

Polemik terkait pengelolaan dan pemanfaatan air Sumber Wendit yang melibatkan Pemkab dan Pemkot Malang tak hanya kali ini saja.

Sebelumnya, perubahan perjanjian kerja sama (PKS) sudah beberapa kali dilakukan. Hanya, upaya penyelesaian dan mencari titik temu tak serebyek dan serumit sekarang.

Bambang D.H. Suyono, mantan Sekkota Malang, termasuk sosok yang tahu banyak tentang kerja sama pemanfaatan air Wendit. Maklum saja, waktu itu posisinya sebagai sekkota membuat dirinya juga menjabat ketua dewan pengawas PDAM Kota Malang.

”Yang terjadi saat itu mungkin tidak serumit sekarang ini ya. Jadi, situasinya berbeda, termasuk regulasinya juga sudah berubah,” terang Bambang kemarin.

Namun menyangkut kerja sama antardaerah, mantan pejabat yang akrab disapa Pak Yono ini menyatakan, saat perlu tahapan mediasi, yang harus dikedepankan adalah kembali ke aturan.



”Jadi saat mediasi, landasan aturan yang harus dikedepankan di antara kedua belah pihak,” terang mantan ketua KONI Kota Malang ini.

Dia masih ingat, ada tim khusus dari Pemkot dan Pemkab Malang yang mengawal PKS pemanfaatan air Sumber Wendit saat masih dalam bentuk draf.

”Jadi, tim  ini yang mengawal semuanya, termasuk regulasinya dan perubahan yang perlu dilakukan dalam kerja sama tersebut,” beber Suyono.

Dia merinci, tugasnya adalah melakukan komunikasi dengan Rendra Kresna yang saat itu menjabat wakil Bupati Malang. ”Jadi selain ada tim khusus, waktu saya ketemu dengan Pak Rendra di sela-sela agenda pemerintahan ya kami bahas juga, sambil ngopi.

Meski sifatnya informal, itu penting dilakukan agar saat proses mediasi sudah terbangun kesepahaman. Jadi, adanya perubahan dalam kerja sama itu juga kami bangun dengan landasan kebersamaan, bahwa air itu dimanfaatkan untuk masyarakat banyak,” terangnya.

Lantas apa solusi yang bisa mengatasi polemik pemanfaatan Sumber Wendit yang terjadi saat ini? Menurut dia, karena Pemkab Malang telah menempuh upaya hukum, keputusan PTUN  bakal  sangat berpengaruh. ”Putusan PTUN ini yang masih harus ditunggu hasilnya seperti apa,” bebernya.

Di luar itu, tambah Pak Yono, pendekatan dan komunikasi antarpejabat Pemkot dan Pemkab Malang harus lebih baik lagi. ”Jadi, tidak harus menunggu ada masalah, baru ada komunikasi.

Saya kira itu tidak sulit karena baik PDAM Kota dan Kabupaten Malang serta antar-bapedda kedua daerah kan sudah punya forumnya sendiri,” jelasnya. Sehingga saat ada persoalan muncul, pejabat di masing-masing daerah bisa saling memahami dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan ego sesaat kepala daerah.

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Ahmad Yani