Kendaraan Jeep Lava Tour Merapi Dikandangkan

Jeep Lava Tour

JawaPos.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman resmi mengandangkan sejumlah kendaraan Jeep yang dipergunakan untuk wisata di lereng Gunung Merapi lantaran tidak memenuhi persyaratan layak jalan.

Apabila diketahui ada yang nekat masih beroperasi, maka mereka akan menindak tegas kendaraan-kendaraan tersebut dengan aparat kepolisian.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Sulton Fathoni mengatakan, operasi yang digelar pada Rabu (20/6) baru ditemukan ada 5 Jeep yang benar-benar tak laik jalan. “Itu kami kandangkan, di tempat mereka (basecamp) masing-masing,” katanya, Kamis (21/6).

Kendaraan yang dikandangkan itu diberi garis polisi oleh petugas. Jadi ketika ada yang nekat memakainya tanpa melapor sudah diperbaiki, maka akan terkena undang-undang. “Diperbaiki dulu, lalu lapor ke kami,” katanya.

Operasi baru menyasar 2 pool atau basecamp. Akan diteruskan hingga merata yaitu sebanyak 30 basecamp. “Kami lakukan pengecekan standar minimal jalan, dari sisi sistem kemudi, kaki-kaki, gigi-roda, suspensi, pengereman, sabuk pengaman, maupun kelengkapan helm,” katanya.

Kendaraan yang dirasa sudah memenuhi syarat minimal, maka akan tetap diperbolehkan untuk beroperasi. Saat ini bersama dengan instansi lain, pihaknya juga melakukan sosialisasi keselamatan kepada para pengemudi Jeep Lava Tour.

Selain itu, juga akan ada program lain yang dijalankan ke depannya. Seperti menempeli stiker kepada Jeep yang laik jalan, kemudian setahun sebanyak 2 kali dilakukan pemeriksaan resmi oleh petugasnya. “Kami tidak menghalangi mereka mencari duit, tapi ya cari duitlah dengan keselamatan,” katanya.

Terpisah Kepala Bidang Humas Polda DIJ AKBP Yulianto menambahkan, masalah penindakan untuk kewenangan kepolisian sebatas di kelengkapan kendaraannya. “(Kecelakaan kemarin) itu ditangani Polres,” katanya.

Mengenai imbauan dari Gubernur DIJ agar ditutup sementara supaya ada perbaikan, menurutnya itu kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apakah akan menerbitkan suatu surat resmi atau produk hukum maupun sekedar imbauan saja.

Kalau produk hukum kan jelas arahnya, kalau ada yang nekat melanggar ya ditindak. Kalau imbauan ya melalui imbauan penindakannya,” ucapnya.

(dho/JPC)