Kendaraan Dinas Diincar Maling, 27 Unit Raib

KOTA BATU – Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan sehari-hari harus ekstra hati-hati. Sebab, kendaraan dengan pelat merah itu tak luput dari incaran maling, baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkot Batu, saat ini tercatat ada 950 kendaraan dinas. Rinciannya, 285 unit roda empat, dan 665 unit roda dua. Dari jumlah kendaraan dinas tersebut, terdapat puluhan unit kendaraan raib.

Tercatat, kendaraan yang raib sebanyak 27 unit. Rinciannya, 12 unit roda empat, dan 15 unit roda dua. Akibat kejadian tersebut pemkot menderita kerugian miliaran rupiah. ”Kendaraan yang hilang itu menjadi tanggung jawab pegawai yang pinjam pakai kendaraan,” kata Kepala BKAD Pemkot Batu Harul Sunaryo kemarin (24/7).

Harul menjelaskan, tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan membayar uang ganti atas kerugian yang ditimbulkan. Sebab, kendaraan raib bukan saat jam kerja. ”Untuk penyelesaiannya, ada tim penyelesaian kerugian negara. Ada tuntutannya. Dan tahun ini harus segera diselesaikan,” kata dia.

Dia menjelaskan, saat ini sejumlah pegawai sudah menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas hilangnya kendaraan dinas tersebut. Hilangnya kendaraan itu karena dicuri. Hal itu sebagaimana bukti laporan kehilangan yang sudah disampaikan ke polisi.

Harul lantas meyebutkan, kendaraan yang sudah diselesaikan pembayaran ganti ruginya sebanyak 17 unit. Antara lain, 6 roda empat, dan 11 roda dua. Dengan demikian, kendaraan yang urusannya belum diselesaikan sebanyak 10 unit. Rinciannya, 6 unit roda empat, dan 4 unit roda dua. ”Uang ganti rugi itu masuk ke kas daerah,” kata dia.

Terpisah, Kepala Inspektorat Pemkot Batu Edi Murtono menambahkan, ganti rugi yang harus dibayarkan aparatur sipil negara (ASN) beragam. Hal itu bergantung jenis kendaraan serta tahun pengadaannya. Pembayaran ganti rugi itu dilakukan rutin selama beberapa kali dengan sistem potong gaji setiap bulan. ”Tergantung kemampuan pegawai. Kalau potong gaji, ya dihitung sampai menjelang pegawai pensiun,” tuturnya.

ASN yang menghilangkan kendaraan dinas harus menjalani sidang. Dalam sidang itu, ada majelis ganti rugi daerah yang bakal menentukan berapa kerugian yang harus dibayar. ”Saat ini sudah banyak yang sudah diselesaikan,” kata dia.

Pewarta: Bahrul Marzuki
Penyunting: Ahmad Yahya
Copy Editor: Arief Rohman