Kena Aturan Baru, Pemkab Revisi Perda RPJMD

KEPANJEN – Munculnya aturan baru membuat Pemkab Malang bersiap merevisi peraturan daerah (perda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal itu dilakukan agar ada sinkronisasi aturan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, esensi perubahan RPJMD, terutama berkaitan dengan perubahan struktur dan kewenangan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). ”Termasuk kami juga mengevaluasi target dan capaian kinerja,” jelas Tomie.

Kedua substansi tersebut, masih kata Tomie, harus direvisi karena di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi) juga dilakukan perubahan RPJM. Salah satu perubahan yang harus diikuti adalah nomenklatur dari badan pengelola keuangan dan aset daerah menjadi dinas.

”Termasuk juga kelurahan yang sebelumnya masuk organisasi perangkat daerah (OPD), maka sekarang sudah tidak lagi. Imbasnya karena kewenangan berbeda, program kerja dan teknisnya juga kami sesuaikan,” beber Tomie.

Perubahan RPJMD, masih kata Tomie, juga bertujuan untuk merampingkan program kerja yang selama ini masih tumpang tindih.



”Yang masih sering terjadi, kadang satu program ditangani beberapa dinas. Dengan perampingan program ini, harapan kami tidak akan terjadi overlap antara program dan dinas yang membidangi,” jelas Tomie.

Jika sebelumnya ada 204 strategi dengan 202 kebijakan, setelah revisi hanya akan menyisakan 44 strategi dan 42 kebijakan.

”Termasuk juga dari aspek anggaran, jika menggunakan RPJMD yang lama maka APBD kita untuk 2019 akan sangat tinggi, kalau sampai Rp 7 triliun kan tidak mungkin,” ujar mantan kepala dinas pertanian tersebut.

Padahal, jika berdasarkan kekuatan pengelolaan anggaran, kemampuan pemkab untuk mengatur alokasi pendapatan dan belanja daerah hanya berkisar antara Rp 3,4 triliun–Rp 3,7 triliun.

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan, selain karena instruksi Mendagri, revisi RPJMD dilakukan guna memutakhirkan data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Termasuk di antaranya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah.

”Akan terjadi konsistensi karena e-planning dan e-budgeting sudah terkoneksi dalam induknya, yaitu RPJMD. Dengan demikian, dinas-dinas tinggal menyesuaikan program kerjanya, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena RPJMD-nya sudah diatur secara detail,” ujar Rendra.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Achmad Yani
Copy Editor: Dwi Lindawati