Kementerian PUPR Genjot Sertifikasi Ahli Konstruksi

MALANG KOTA – Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memberikan pembekalan terkait sertifikasi keselamatan kerja seperti K3 (keselamatan, kesehatan, kerja) yang wajib dimiliki tenaga ahli konstruksi.

Pembekalan tersebut dilakukan bersama PT Brantas Abipraya (Persero) dan Balai Jasa Konstruksi wilayah IV Surabaya kepada mahasiswa PTS dan PTN di Politeknik Negeri Malang (Polinema), Selasa, (15/5).

Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Bina Konstruksi-Kementerian PUPR menyampaikan, pembekalan ini sangat penting karen baru ada 700 ahli konstruksi yang bersertifikasi dari total 8,1 juta. Tidak ingin ada kejadian yang sama, ia ubah konsep pembelajaran sertifikasi K3 di tingkat perguruan tinggi. “Sejak 4 Agustus 2017, ada 15 kecelakaan di beberapa daerah konstruksi karena minimnya K3. Untuk itu, mahasiswa harus paham jangan hanya slogannya saja tapi penerapannya tidak tahu,” ujarnya.

Menurut dia, dasar wajib sertifikasi konstruksi khususnya K3, tertuang dalam UU No.2 Tahun 2017 yang menekankan aspek sertifikasi K3 wajib dimiliki. Kurangnya target pencapaian ahli konstruksi bersertifikasi, Burhanuddin menargetkan 1.000 mahasiswa dari PTN dan PTS yang hadir wajib lulus dengan sertifikasi K3 yang sudah dikantongi. “Nantinya mereka setelah lulus, akan mengantongi sertifikasi tenaga ahli muda,” imbuhnya.

Jika ingin meniru konsep sertifikasi luar negeri, lanjut dia, mekanisme pembelajaran harus dibenahi. Pembelajaran K3 tidak hanya dilaksanakan di kelas, namun bisa juga didapatkan secara langsung di lapangan melalui MTU (Mobile Training Unit). “Mereka bisa belajar dengan cara training (pelatihan),” ungkap Burhan.

Harapan kedepannya, perguruan tinggi bisa bekerjasama untuk melaksanakan K3 dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat. “Dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi, siapapun bisa melaksanakan pelatihan k3. Nantinya bisa menghasilkan tebaga kerja bersertifikat,” imbuhnya kembali.

Pewarta : Arifina
Penyunting: Kholid Amrullah