Kemenkominfo Diprotes, Akses Internet di Papua Diminta Segera Dibuka

JawaPos.com – Pemblokiran akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan kritik keras. Sejumlah organisasi masyarakat sipil berunjuk rasa di depan Gedung Kemenkominfo pada Jumat (23/8) sore dan menuntut Kemenkominfo segera membuka kembali akses internet di Papua dan Papua Barat.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menyebut bahwa pembatasan akses internet merupakan bentuk kemunduran. Padahal saat ini kita berada di zaman informasi, artinya internet menjadi backbone yang sangat penting untuk berkomunikasi.

“Di zaman ketika ekonomi digital digadang-gadang menjadi ekonomi baru yang akan menggerakan Indonesia, informasi beredar begitu cepat melalui media sosial dan juga media online. Sehingga rasanya tidak mungkin memisahkan internet dengan kehidupan kita,” ujar Damar.

Tidak hanya Safenet, massa dari organisasi kemasyarakatan lain juga turut mendesak Kemenkominfo segera membuka kembali akses internet di Papua. Di antaranya, Amnesti Internasional Indonesia, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Change.org, Papua Kita, Yayasan Pusaka, Vivas Indonesia, Asia’s Justice and Rights, Greenpeace Indonesia, dan masih banyak lagi. Mereka sengaja datang berkumpul di depan kantor Kemenkominfo untuk menyampaikan beberapa statement dan diakhiri dengan penyerahan somasi serta surat teguran.



“Kita tidak mungkin mundur ke belakang ke zaman ketika semua informasi dibatasi sebatas melewati telepon dan SMS. Sehingga rasanya tidak adil dan sangat diskriminatif apabila kita membiarkan Papua dan Papua Barat dimana banyak masyarakat di sana, bukan hanya masyarakat asli Papua tapi ada juga masyarakat Jawa, Bugis, Sumatera, justru mereka ada dalam kegelapan informasi,” lanjut Damar.

Sebagai informasi, pembatasan akses internet oleh pemerintah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Mei lalu saat kerusuhan 21-22 Mei sebagai buntut dari ketidakpuasan hasil Pemilu Presiden oleh kubu pendukung salah satu pasangan calon, internet juga sempat dibatasi.

Menyusul kemudian, wacana pembatasan akses internet juga kembali mencuat saat Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang putusan hasil sengketa Pilpres. Namun saat itu, pembatasan akses internet urung dilakukan hingga akhirnya terjadi lagi di Papua dan Papua Barat. Hal ini sebagai buntut dan bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan organisasi masyarakat serta oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Terkait pembatasan internet yang berulang dilakukan pemerintah, Damar menyebut hal itu tidak sepatutnya dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pembatasan akses internet oleh pemerintah disebutnya akan menjadi sesuatu yang dianggap biasa dan normal dilakukan ketika menghadapi konflik.

“Dan kalau sekedar alasannya adalah mengatasi konflik berbasis ras kemudian internet shut down, itu akan merugikan banyak pihak. Dan lebih mengerikan lagi kalau alasannya adalah menghentikan penyebarluasan hoaks. Karena hoaks (bisa) lebih banyak lagi banyak lagi jumlahnya saat internet dimatikan,” jelasnya.

Banyak yang Harus Dibenahi

Dalam kesempatan tersebut, Program Koordinator ICT Watch Indriyatno Banyumurti juga mengungkapkan, banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan aksi pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah. “Tidak adanya SOP yang jelas, tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Masalahnya adalah hak masyarakat yang pasti sangat terganggu dengan pembatasan ini,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini di tengah kondisi konflik, masyarakat di Papua justru sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya. Bukan malah kesulitan mendapatkan informasi. Pemerintah seharusnya menyelesaikan akar permasalahannya dulu, bukan melakukan internet throttling.

“Akar permasalahan dulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua dan di Malang. Itu yang sebenarnya harus (diselesaikan). Bukan malah membelenggu (informasi) yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat papua,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkominfo memutuskan belum akan membuka akses internet ke Papua dan Papua Barat. Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menyebut, kondisi di Papua dan Papua Barat masih belum cukup kondusif sehingga pemblokiran internet baru akan dibuka ketika situasi sudah benar-benar kondusif.

“Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat atau SMS saja,” ujarnya di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Jumat (23/8) sore.

Dia mengungkapkan, hingga kini pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi.

“Setidaknya 33 konten dan total 849 tautan informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua telah diidentifikasi, divalidasi dan diverifikasi. Ke-33 konten serta 849 tautan konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube,” ungkapnya.