Kemenko Perekonomian Tegaskan Omnibus Law Sudah Dirancang Sejak Lama

JawaPos.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keberatan dengan anggapan bahwa pemerintah tergesa-gesa dengan mengebut pembahasan omnibus law dalam waktu hanya sebulan. Mereka memastikan, pembahasan mengenai regulasi tersebut telah berlangsung lama.

Sebagaimana diketahui, omnibus law ialah metode pembuatan peraturan dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu payung hukum baru. Untuk hal ini, pemerintah tengah membahas mengenai omnimbus law di bidang perizinan usaha demi meningkatkan investasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono menyatakan, pembahasan omnimbus law sejatinya telah dimulai sejak Juli 2018 lalu. Tepatnya saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Ini kan proses panjang, kalau teman-teman liat omnimbus law sudah sejak 2018. Saat PP 24/2018 itu waktu bergulir awal niatnya omnimbus law,” kata Susiwijono, Selasa (17/9).



Ia memastikan target penyelesaian untuk pembahasan omnibus law selama hanya dalam waktu sebulan terhitung sejak rapat terbatas di Istana Presiden telah dihitung secara matang. Arsip-arsip pembahasan pada PP 24/2018 pun akan dibuka lagi untuk mempercepat keluarnya aturan tersebut.

“Nanti jangan dilihat apakah dalam sebulan bisa selesaikan. Ini bukan dimulai sebulan saja, ini proses panjang. Bukan baru dipikir selesai ratas minggu lalu,” katanya.

Dia juga menegaskan, usulan pembuatan omnibus law perizinan usaha bukan karena usulan bank dunia mengenai peningkatan kepastian berinvestasi di Indonesia saja. Lebih jauh dari itu, Jokowi dinilai ingin membangun ekosistem investasi yang lebih baik lagi.

“Paparan bank dunia itu hanya salah satu saja. Banyak hal yang memimpin presiden konsen betul membangun ekosistem investasi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah gencar menyedernahakan perizinan untuk mempermudah invetasi masuk. Salah satunya melalui perampingan berbagai undang-undang menjadi satu regulasi baru, atau disebut dengan konsep omnibus law.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah merampingkan 72 undang-undang. Perampingan ini ditargetkan selesai dalam sebulan.

“Kenapa perlu omnibus law? Karena hampir semua UU kita yang menyangkut sektor itu mengatur perizinan. Sehingga enggak bisa kita ubah (satu-satu). Kalau enggak kita buat omnibus law,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/9).

Itulah kenapa, Darmin menyatakan bahwa pemerintah akan mengebut pembahasan regulasi itu bersama Kementerian atau Lembaga (K/L) selama waktu satu bulan. Rencananya, regulasi tersebut membahas khusus mengenai perizinan investasi.

“Semua 72 UU yang menyangkut perizinan. Kalau hanya satu dan dua pasal, kami amandemen di omnibus law. Tapi kalau dia membuat lagi pasal yang terkait dengan perizinannya maka kita terpaksa mengamandemennya lebih dari dua pasal,” tandasnya.