Kemenkeu Ajukan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Sebesar Rp 44,39 Triliun

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk rencana kerja anggaran tahun 2020 sebesar Rp 44,39 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 1 triliun dari jatah anggaran yang telah diberikan pada tahun lalu yang sebesar Rp 45,15 triliun.

Pengajuan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/6).

“Totalnya adalah Rp 44 miliar. Kami ingin sampaikan perbandingan pagu indikatif 2020 dengan pagu 2019, maka kami sampaikan di masing-masing unit eselon satunya terdiri dari belanja operasional dan non-operasional,” kata Sri Mulyani dalam paparannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6).

Berdasarkan data dari Kemenkeu, Rp 35,62 triliun anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni. Sementara itu, Rp 8,7 triliun berasal dari Badan Layanan Umum (BLU). Sisanya atau Rp 27,08 triliun berasal dari Badan Hubungan Luar Negeri (BHLN).

Adapun seandainya lebih dirincikan, pagu indikatif akan digunakan untuk sejumlah peruntukkan. Di antaranya, anggaran untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rp 22,58 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107,52 miliar dan Direktorat Jenderal Anggaran pagu indikatif Rp 124,66 miliar.

Di samping itu, anggaran untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 3,63 triliun, Direktorat Jenderal Pajak Rp 7,94 triliun, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 113,42 miliar yang terdiri dari dari Rupiah murni Rp 86,34 miliar dan ULN Rp 27,08 miliar.

Selanjutnya, Kemenkeu juga memberikan pos anggaran untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp 8,09 triliun. Dana itu termasuk BLU kelapa sawit Rp 6,36 triliun dan BLU PIP Rp 4,3 miliar. Sedangkan dana untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp 769,77 miliar. Dana itu juga sudah termasuk BLU Rp 68,42 miliar LMAN dan Rupiah murni Rp 701,35 miliar.

Terakhir, pos anggaran juga akan diberikan untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp 666,48 miliar, berupa rupiah murni Rp 635,65 miliar dan BLU STAN Rp 30,83 miliar. Selanjutnya untuk Badan Kebijakan Fiskal Rp 127,14 miliar.

“Kami mohon parlemen bisa pertimbangkan dan setujui pagu indikatif,” tegasnya.

Dari data pembagian anggaran tersebut, Sri Mulyani menyatakan ada beberapa unit di lingkup Kemenkeu yang telah mengalami kenaikan anggaran. Di antaranya anggaran untuk Sekretaris Jendral yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2,14 triliun.

Selain itu, kenaikan anggaran juga terlihat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1,05 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp 672 miliar dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp 99 miliar.

“Kenaikan itu untuk peningkatan bandwidth pushin take dan mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta penambahan jumlah pegawai baru,” pungkasnya.

Rencananya, anggaran yang diusulkan itu akan dialokasikan untuk menjalankan tugas pokok keuangan negara dan pelaksanaan penganggaran pajak, bea dan cukai, pengelolaan biaya dan risiko, dan kebutuhan lainnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Igman Ibrahim