Kemendagri Bakal Administrasikan 'Empat Desa Fiktif'

JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertegas bahwa tidak ada desa fiktif. Pasalnya, dari 56 desa yang dianggap fiktif, 52 desa sudah terverifikasi dan empat desa masih maladministrasi atau belum melakukan pencatatan ulang ke Kemendagri.

“Saya mengatakan tidak ada (desa fiktif). Desa itu ada, jadi tidak ada desa yang fiktif. Memang ada beberapa desa (empat) yang perlu kita buatkan pembinaan administrasinya,” ujar Direktur Fasilitas dan Keuangan Desa Kemendagri, Benni Irwan di gedung Kementerian Informasi dan Komunikasi, Jakarta, Selasa (19/11).

Pembinaan yang akan dilakukan terkait administrasi tentang struktur pemerintah desa, kepala desa, dan jumlah masyarakatnya. Nantinya, pihaknya bersama kementerian terkait akan melakukan penguatan terhadap desa-desa tersebut.

“Ada beberapa persoalan tentang pemerintah desanya. Ada nggak kepala desanya? Ada enggak masyarkatnya? Ada enggak perangkatnya? Dan wilayahnya ada nggak? Itu semua ada di (56) desa-desa yang kemarin itu. Cuma administrasinya ini yang akan kita perkuat, kekurangan jumlah penduduk tidak sesuai dengan UUD dan tidak sesuai dengan aturan seperti apa, ini yang perlu kita perkuat,” terangnya.

Bukan hanya wilayah yang diindikasikan sebagai desa fiktif saja yang akan dibenahi administrasinya. Namun, seluruh desa di Indonesia akan dilakukan penataan agar struktur pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Semua desa yang ada di seluruh Indonesia agar penataannya lebih baik dan pembinaannya lebih kuat. Sehingga berapapun alokasi anggaran yang diturunkan ke desa itu bisa diturunkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” tutup dia.

Ia menuturkan penguatan ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat. Sebab, terdapat 74.953 desa yang akan dikuatkan, baik dari segi peraturan, penggabungan hingga pemisahan penduduk.

“Kami mendorong sekarang teman-teman di pemerintah daerah untuk mencermati hal itu semua. Dan untuk menjawabnya, waktunya tidak bisa cepat dan tidak bisa kecil anggarannya. Mulai dari memverifikasi ulang atau validasi, harus mengevaluasi aturan, wilayah dan jumlah penduduknya nanti akan ada penggabungan atau dipisahkan dan itu secara bertahap akan kita lakukan,” pungkasnya.