Kelebihan Pasokan Kamar, PHRI Sambat ke Wali Kota

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso.

KOTA BATU – Perkembangan perhotelan di Kota Batu mengalami peningkatan pesat seiring melonjaknya kunjungan wisatawan. Sejak 2015–akhir 2017, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Batu mencatat kurang lebih ada penambahan seribu kamar.

Jumlah membeludaknya kamar baru tersebut belum termasuk hotel yang mendapat izin pada 2017 dan akan dibangun tahun ini, PHRI memperkirakan jumlahnya seribu kamar juga. Adanya pertumbuhan yang signifikan itu membuat pengusaha hotel waswas. Untuk sementara waktu, Pemkot (Pemerintah Kota) Batu menyetop perizinan pendirian hotel baru dan penambahan kamar pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso. ”Untuk tahun ini pembangunan hotel baru tidak kami izinkan, Bu Wali Kota (Dewanti Rumpoko) sudah menyampaikannya. Untuk pembangunan sudah tidak ada,” kata dia.

Punjul menyatakan, butuh regulasi dan pembatasan untuk sementara sehingga tidak terlalu banyak hotel dari jumlah kebutuhan masyarakat. Saat disinggung hotel yang menjalani proses pembangunan saat ini, Punjul menjawab, itu tidak dilarang.

”Sekarang ini ada hotel yang dibangun karena izinnya sudah diajukan dan sekarang tinggal pelaksanaannya saja,” singkat Punjul.



Adanya janji dari wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk periode 2018–2022 itu pun disambut baik dari pihak PHRI Kota Batu. Ketua PHRI Kota Batu Bambang Setya Darma menyatakan, pihaknya menyambut baik hal tersebut.

Pihaknya sudah menyampaikan terhadap wali kota terkait permintaan pembatasan jumlah hotel sekarang ini. ”Kami sudah bertemu dengan wali kota dan wawali. Kami sampaikan bahwa akan terjadi kejenuhan karena pertambahan jumlah kamar yang tinggi,” kata Bambang.

Dia melanjutkan, sejak 2015 ke 2017 itu ada pertambahan sebanyak seribu kamar. ”Jumlah itu di luar guest house, saya kira akan bertambah lagi seribu kamar dari hotel yang sudah mengantongi izin tapi masih proses pembangunan hingga tahun ini,” terang dia.

Masih menurut dia, jika kamar hotel terus bertambah, maka akan berakibat tidak bagus pada usaha perhotelan di Kota Batu.

”Jadi secara makro, ekonomi itu bagus, karena pertumbuhan orang datang ke Batu itu sekitar 34 persen. Tapi, jumlah kamar naik jadi 30 persen atau untuk usaha akan menjadi beban,” terangnya.

”Akan over, karena kami selama ini hanya mengandalkan turis. Sebab, orang kan kalau masuk kerja atau sekolah tidak jalan-jalan,” imbuh Bambang.

Dia juga menjelaskan, tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Batu tidak setiap hari ramai. Lalu, jumlah kunjungan akan ramai saat hari tertentu, terutama weekend dan hari libur. Dia memaparkan, dalam setahun ada 52 kali weekend, long weekend, dan public holiday.

”Hari libur itu kalau ditotal hanya 24 persen (dari hari selama setahun), sedangkan 76 persen low season,” jelas dia.

Nah, kalau pasar hanya seperti itu dan pertumbuhan hotel baru ini berlangsung terus, maka jumlah yang menginap akan menurun. ”Padahal, untuk biaya operasional hotel itu naik terus,” ujarnya.

Hotel harus memberikan gaji UMK (upah minimum kota), inflasi naik, sementara itu rate hotel tidak naik.

”Kalau pertumbuhan ini tidak diberi jeda, nanti akan jadi seleksi alam, hotel kecil yang lama itu akan berkurang bahkan bisa mati. Jadi, percuma kami menambahkan (hotel) di sana, tapi di sisi lain nanti akan ada yang gugur,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batu, jumlah hotel sejak tiga tahun terakhir di kota dengan julukan Little Island atau Swiss Kecil ini semakin meningkat. Mulai dari 500 kamar pada 2014, menjadi 550 di 2015. Jumlah tersebut tetap pada 2016, tapi di 2017 diperkirakan jumlahnya meningkat. Sedangkan untuk jumlah kamar pada 2014 ada 5.484 kamar, sedangkan 2015 dan 2016 ada 6.066 kamar.

Plt (Pelaksana Tugas) Dinas Pariwisata Kota Batu Imam Suryono menyatakan, adanya moratorium hotel baru tahun ini tidak akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Setiap tahun kunjungan wisatawan memang terus meningkat, 2017 lalu mencapai 4,7 juta wisatawan.

”Kalau terlalu banyak ya tidak bagus juga, pemerintah punya fungsi regulasi. Kalau sekarang ini dirasakan sudah cukup, ya sementara dihentikan dulu,” terang dia.

Pewarta: Aris Dwi
Penyunting: Aris Syaiful
Copy editor: Dwi Lindawati
Foto: Rubianto