Kejari Malang sorot Netralitas KPU di Pilwali 2018

MALANG KOTA – Selain TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang juga harus netral dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2018. Pentingnya netralitas tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Purwanto Joko Irianto saat Koordinasi dan Sosialisasi tentang Prosedur Pendaftaran Paslon Pilwali 2018 di Hotel Atria Jumat malam (29/12).

”KPU yang harus netral. Kalau tidak netral, buyar pilwali. Bisa digugat juga,” ujar Joko di hadapan ratusan peserta koordinasi dan sosialisasi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), partai politik (parpol), serta instansi negeri dan swasta. Acara tersebut dihadiri Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, dan Ketua KPU Kota Malang Zaenudin.

Menurut Joko, KPU adalah ujung tombak kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan mengawasi kinerja KPU. ”ASN, TNI, dan Polri netral. KPU juga wajib netral kalau tidak ingin pilwali kacau,” tegas dia.

Joko merasa perlu mengingatkan karena KPU punya peran besar. Misalnya, berpeluang menjatuhkan atau mengangkat salah satu paslon. Hal itu bisa dilakukan dengan menggelembungkan perolehan suara salah satu paslon.

Dalam kesempatan tersebut, Joko juga memaparkan peran kejari dalam menghadapi Pilwali 2018. Ada tiga peran yang dia sebutkan.

Pertama, menangani tindak pidana umum (tipidum) jika ditemukan adanya kejanggalan Pilwali 2018.

Kedua, menangani gugatan perdata. Misalnya, ada salah satu paslon tidak puas, sehingga melayangkan gugatan. ”Kami siapkan pengacara negara untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada KPU berdasarkan surat kuasa khusus,” imbuhnya.

Ketiga, peran intelejen. Kejari bersama tim gabungan akan mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait ancaman kecurangan atau hambatan penyelenggaraan pilwali. Termasuk mengawasi peran KPU.

Sementara itu, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin menegaskan, TNI akan netral dalam penyelenggaraan pilwali. ”TNI netral, sesuai amanah undang-undang,” tegas perwira dengan tiga melati di pundaknya itu.

Yakin juga meminta KPU mengantisipasi golput. Apalagi, pelaksanaan coblosan berbarengan dengan hari libur nasional, sehingga banyak calon pemilih yang berlibur ke luar kota. ”Jika tidak diantisipasi, warga bisa berwisata ke luar kota,” tegasnya.

Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menyatakan, koordinasi dan sosialisasi digelar untuk menampung saran dan masukan masyarakat. Zaenudin bersama timnya akan berusaha semaksimal mungkin agar pilwali lancar.

Mengenai minimalisasi golput, KPU sudah menggandeng 18 instansi. ”Tingkat partisipasi akan kami maksimalkan. Kami yakin di atas 70 persen warga menggunakan hak pilihnya,” kata dia. (jaf/c1/dan)