Kawal Arah Kebijakan Sesuai RPJMD

Tercapainya program rencana pembangunan daerah jarak menengah (RPJMD) tak hanya menjadi tugas eksekutif. DPRD Kabupaten Malang juga memiliki andil besar agar pembangunan bagi masyarakat bisa diwujudkan.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menuturkan, pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, dan pengembangan pariwisata menjadi dasar bagi legislatif untuk menentukan arah kebijakan yang mereka susun. ”Tahun 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih di atas 11 persen. Tahun ini targetnya bisa diturunkan menjadi 8 persen,” kata Hari.

Ditemui di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji No 119 Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Hari mencontohkan, bantuan program maupun pelatihan untuk peternak menjadi salah satu upaya mereka dalam mengantisipasi kemiskinan di lingkungan peternakan dan pertanian.

”Pun, bagi mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja, melalui organisasi, perangkat daerah terkait berupaya untuk memberikan keterampilan supaya mereka bisa mandiri,” ujarnya.  Di bidang pendidikan, pada APBD 2017 maupun sebelumnya, dewan selalu berupaya untuk memberikan porsi anggaran khusus untuk dana bantuan operasional daerah (bosda).

Sementara, di bidang lingkungan hidup, tiga prestasi gemilang yang diraih Kabupaten Malang pada tahun 2017 itu menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam membangun lingkungan. Diraihnya penghargaan Nirwasita Tantra, Adipura Kota Kepanjen, serta Desa Program Kampung Iklim menjadi awal bagi Kabupaten Malang untuk terus berinovasi dalam bidang kebersihan maupun kelestarian lingkungan.



”Dari aspek pariwisata, kami berupaya untuk terus mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari sebagai salah satu gong pembangunan di Kabupaten Malang,” ujar Hari. Politisi 53 tahun itu berharap, keberadaan KEK yang juga ditunjang dengan wacana pembangunan pusat Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru akan menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menjadi salah satu dari unsur pimpinan daerah yang memiliki 33 kecamatan dan 390 desa serta kelurahan tentunya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bersinergi dengan eksekutif, perlu pertimbangan, serta perhitungan yang matang supaya semua kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Memasuki usia yang ke-1257, Hari berharap semua stakeholder yang menjadi bagian dari Kabupaten Malang turut andil dalam pembangunan. ”Harapan saya, nantinya mekanisme pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan secara otomatis, berkesinambungan,” harapnya.

Melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi dalam e-Government, pemerintah harus tanggap dan cepat dalam mengambil keputusan, serta menentukan skala prioritas dalam pembangunan Kabupaten Malang. (iik/c1/nay)