Kata APINDO Soal Pindahnya Ibu Kota ke Kalimantan Timur

JawaPos.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyambut positif rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke sekitar kawasan Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. APINDO menilai, pemindahan ibu kota diharapkan bisa membuat desentralisasi pengelolaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

“Kita melihat pemindahan ibu kota sebagai hal yang positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Jakarta sendiri bisa menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi seperti New York bila pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain,” kata Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani kepada JawaPos.com, Senin (26/8).

Shinta mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan berdampak signifikan terhadap berkurangnya kemacetan yang ada di Jakarta. Selain itu, berbagai kegiatan ekonomi akan lebih fokus pada transaksi ekonomi skala besar yang memang tidak efisien dilakukan di daerah.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota nantinya juga akan berdampak terhadap persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik yang lebih merata. Dengan begitu, nantinya perusahaan tidak perlu repot mengeluarkan biaya besar untuk menugaskan karyawan yang berasal dari kota ke daerah.



“Misalnya kompensasi agar karyawan mau pindah, tunjangan-tunjangan lapangan karena memperhitungkan tingginya risiko di daerah, dan lain-lain. Nantinya, tenaga kerja yang kompeten bisa ditemukan di daerah,” terangnya.

Kendati demikian, APINDO meminta pemerintah memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan pemindahan ibu kota tersebut. Shinta bilang, pemerintah harus mengantisipasi dan berhati-hati adanya resepsi ekonomi, sehingga diperlukan banyak pembenahan dan reformasi terlebih dahulu.

“Kuncinya ada di transisi yang smooth. Perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan schedule yang jelas untuk pelaku usaha,” bebernya.

Menurut Shinta, pembenahan tersebut menjadi penting lantaran pelaku usaha punya kepentingan agar seluruh bentuk layanan administrasi kegiatan usaha, perdagangan dan investasi agar bisa tetap berjalan walaupun pusat pemerintahan pindah. Di sisi lain, pemerintah juga diminta mengkaji anggaran pembangunan ibu kota yang akan banyak melibatkan badan usaha dan swasta.

“Dari sisi anggaran sampai seberapa jauh kesiapan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi (pembangunan ibu kota baru, Red),” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Pengumuman itu disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

“Lokasi paling idel adalah di bagian Kabupatan Paser Utara dan sebagaian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi.

Pemindahan lokasi ibu kota negara ini sebetulnya sudah menjadi wacana sejak Presiden Soekarno. Alasan pemindahan ibu kota sendiri adalah karena saat ini DKI Jakarta sudah tidak mampu lagi menjadi pusat pemerintahan, ?bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandara, dan pusat pelabuhan terbesar di Indonesia.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat dengan penduduk sudah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk di Indonesia. Beban ini akan terus semakin berat apabila tetap ibu kota ada di Pulau Jawa.

Kemacetan dan polusi udara yang kian parah pun menjadi alasan lain. Kesenjangan ekonomi kawasan luar Jawa juga semakin meningkat. “Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa jadi beban penduduk, kemudian kesenjangan ekonomi di Jawa dan luar Jawa semakin meningkat,” ungkap Jokowi.

Kalimantan Timur juga dipilih sebagai ibu kota baru karena risiko bencana alam yang sangat kecil. “Kemudian juga dekat dengan wilayah kota yang berkembang Balikpapan dan Samarinda, itu punya infrastruktur yang relatif lengkap,” tukasnya.