kasus sri suparmi

kasus sri suparmi

KEDIRI KABUPATEN- Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Kediri Sri Suparmi memilih mengikuti proses hukum dengan baik. Hingga kemarin, pihak kuasa hukum perempuan yang sudah mengakhiri masa jabatannya 2016 lalu ini tak mengajukan penangguhan penahanan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kediri Subroto, hingga kemarin belum ada permintaan masuk untuk penangguhan penahanan. “Masih belum, kurang tahu kalau setelah liburan panjang ini,” jelas kajari saat dihubungi melalui gawainya, kemarin.

Subroto mengatakan, permintaan penangguhan penahanan hingga permintaan pengalihan tahanan kota memang menjadi hak tersangka. Hanya saja, hingga permintaan itu diterimanya, pihaknya belum bisa memutuskan. “Kan baru saja masuk (tahanan) juga,” tuturnya.

Seperti diketahui, Suparmi ditahan karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 547 juta. Perempuan yang juga dokter hewan ini ditahan sejak Selasa (13/2) lalu, sekitar pukul 18.00.

Kasus korupsi yang menjerat Suparmi terkait dengan penyalahgunaan anggaran di kurun waktu 2015-2016. Setelah memeriksa 40 saksi sejak Januari lalu, akhirnya ditemukan minimal dua barang bukti untuk menahan Suparmi. 

Dia dijerat pasal 2 subsider pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya, pidana paling singkat empat tahun dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Subroto mengatakan kini pihaknya masih terus melakukan penyidikan dari bukti-bukti yang sudah dimiliki. Suparmi sendiri akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Dia menambahkan, keputusan pengalihan tahanan kota atau penangguhan tahanan tersebut baru bisa dilakukan melihat kebutuhan materi penyidikan. Menurut Subroto, saat ini, pihaknya masih mendalami kasus yang menjerat perempuan yang juga dokter hewan tersebut.

Khususnya penggunaan dari dana korupsi tersebut. Berdasarkan penyidikan sementara, anggaran yang disisihkan tersebut untuk keperluan pribadi. “Sementara, bukti yang kami miliki hanya terbatas pada informasi itu (satu tersangka),” terangnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebut, anggaran yang diduga dikorupsi berasal dari dua sumber. Yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana itu dikucurkan melalui berbagai kegiatan. Baik event tingkat daerah atau nasional. Disinggung tentang ini, Subroto kembali mengelak. Menurutnya, hal itu sudah terkait dengan materi penyidikan.

“Kami masih mendalami, kalau titik-titik mana yang sedang disidik ini diungkap, nanti kami sendiri yang kesulitan,” tuturnya.

Hal tersebut terkait dengan pihak-pihak yang bisa menutup materi penyidikan. Sayang, lagi-lagi, kuasa hukum Sri Suparmi belum bisa dihubungi. Saat ini Suparmi menggandeng kuasa hukum dari Malang untuk membantu proses hukumnya.

(rk/*/die/JPR)