Kasus Century Bisa Ganggu Elektabilitas Sri Mulyani

Kasus Century Bisa Ganggu Elektabilitas Sri Mulyani

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, selain Boediono, nama yang sudah pasti akan disangkutpautkan dalam pengusutan kasus bailout Rp 6,7 triliun itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Semua tahu, banyak survei menyebut Sri Mulyani sebagai figur potensial calon Wapres di 2019,” ujarnya kemarin (13/4).

Elektabilitas Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai tinggi sebagai wakil dari profesional.
(ISSAK RAMADHAN/JAWA POS)

Pangi mengatakan, isu-isu terkait kasus korupsi bakal menggerus elektabilitas para kandidat. Termasuk elektabilitas Sri Mulyani sebagai kandidat calon wakil presiden yang akan terpengaruh oleh bergulirnya lagi pengusutan kasus Bank Century. “Kasus ini akan sangat mengganggu elektabilitasnya,” jelas dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah itu.

Dalam banyak survei, nama Sri Mulyani memang selalu muncul sebagai kandidat potensial calon Wapres pendamping Jokowi. Salah satunya survei LSI Denny J.A. yang dirilis pada Februari 2018. Survei itu menyebut popularitas Sri Mulyani sebagai kandidat wakil presiden dari kelompok profesional mencapai 58,3 persen.



Sebagai perbandingan, dalam survei yang sama untuk calon Wapres dari latar belakang parpol, nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya mencatat popularitas 32,4 persen. Sementara itu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang masuk kelompok berlatar belakang militer meraih popularitas 56,5 persen.

Potensi besar Sri Mulyani sebagai kandidat serius calon wakil presiden juga tampak dalam survei Indo Barometer yang dirilis Februari lalu.

Lembaga survei yang dikomandoi pengamat politik Muhammad Qodari itu bahkan langsung membuat simulasi Jokowi berpasangan dengan Sri Mulyani sebagai capres dan cawapres. Hasilnya, pasangan tersebut meraih suara 36,8 persen.

Elektabilitas itu mengungguli simulasi pasangan Prabowo Subianto-Anies Baswedan yang meraih angka 21,9 persen. Bukan hanya itu. Hasil survei Indo Barometer juga menunjukkan Sri Mulyani unggul sebagai cawapres yang disukai publik dengan angka 65 persen.

Karena itu, menurut Pangi, gangguan pada elektabilitas Sri Mulyani akan memengaruhi peta kontestasi Pilpres 2019, terutama dalam perebutan kursi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Dengan demikian, pengusutan kasus Bank Century itu berpotensi dijadikan momentum manuver kelompok politik tertentu. “Isu ini potensial dijadikan komoditas politik, digoreng-goreng,” jelasnya.

Rabu (11/4) Sri Mulyani tak banyak merespons saat ditanya wartawan terkait potensi dirinya disangkutpautkan lagi dengan kasus Bank Century. “Saya serahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red) saja soal kasus itu,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Wapres Boediono yang namanya disebut dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akhirnya angkat bicara.

Kemarin Boediono yang pada saat kasus bailout Bank Century menjabat gubernur Bank Indonesia (BI) itu memberikan orasi ilmiah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Depok. Tak banyak yang disampaikan ekonom senior yang berpembawaan kalem tersebut.

Boediono menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. “Saya menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum. Saya sepenuhnya percaya pada kearifan beliau-beliau ini,” ujarnya.

Boediono mengaku sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam penanganan kasus Bank Century yang saat itu berbarengan dengan krisis finansial global periode 2008-2009. “Alhamdulillah, kala itu kita Indonesia bisa menghadapi krisis dengan selamat, berbeda dengan krisis pada 1997-1998,” ujarnya.

Sementara itu, putusan PN Jakarta Selatan yang memerintah KPK agar menetapkan Boediono dan beberapa mantan pejabat BI lainnya sebagai tersangka terus menuai kontroversi.

Karena itu, Komisi III DPR yang membidangi hukum pun akan segera mengagendakan rapat kerja dengan mengundang Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk membahas putusan tersebut. “Putusan PN Jaksel ini cukup aneh lah, perlu kita dalami kenapa bisa sampai pada menersangkakan,” kata anggota Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf.

Putusan PN Jaksel itu juga menjadi bahasan BI. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pengusutan kembali kasus bailout Bank Century tidak akan berpengaruh pada stabilitas moneter karena saat ini sudah ada Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang disahkan pada 2016.

“Itu menjamin kepastian hukum bagi pengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar pejabat yang Mei nanti resmi digantikan Perry Warjiyo itu.


(bay/gin/ken/c10/owi)